Indoesiainside.id- Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Muchtar, mengibaratkan Presiden Joko Widodo seperti orang kaya yang sedang main game. Jokowi ibaratnya kehabisan kuota game, lalu bikin akun baru melalui anaknya
“Ini saya pakai istilah kaya orang mau main game, batas main game cuma dua kali, dia mau main tiga kali sampai empat kali dia bikin akun baru. Bikin akun baru lalu kemudian yang penting bisa main tiga sampai empat kali,” ujar Zainal dalam diskusi dari yang diadakan FH UGM, Rabu (24/4/2024).
Zainal menyampaikan hal tersebut menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Pemilu (PHPU) Pilpres 2024. Dia mengklaim salah satu ketakutan saat ini adalah demokrasi diinjak-injak.
“Salah satu ketakutan terhadap kemenangan saat ini adalah ketika demokrasi bisa diinjak-injak dengan mudah, ketika proses penegakan hukum pemerintahan itu dirusak,” kata Zainal.
Zainal khawatir carut-marut permasalahan demokrasi di Indonesia akan terus berlanjut. Hal itu karena putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, melenggang menjadi wakil presiden setelah MK menolak permohonan PHPU Pilpres 2024.
“Apalagi rezim anaknya ini kan kaya melanjutkan aja kan. Rentetan dari itu tidak berakhir harus diupayakan. Siapa yang melanggar aturan hukum, siapa yang merusak penegakan hukum, siapa yang merusak demokrasi, harus tetap dibawa ke pertanggungjawaban hukum,” kata Uceng.
Dia melanjutkan, terlebih dalam putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024 ada tiga hakim yang Dissenting Opinion. Keputusan Dissenting Opinion dari tiga hakim konstitusi harus menjadi intropeksi, karena pertama kali terjadi dalam sejarah.
“Saya kira bunyi putusan itu setidak-tidaknya, tiga orang di center (hakim yang Dissenting Opinion) mengatakan bahwa harus ada yang bertanggung jawab terhadap kejahatan demokrasi berupa bansos, yang direkayasa menuju ke arah pemilihan dan penggunaan aparat yang direkayasa ke arah pemilihan,” tutur Zainal.
Dalam hal ini, kata Zainal, penanggungjawabnya adalah presiden. Untuk alasan itu DPR harus didorong untuk mengajukan angket. Dia mengatakan, masyarakat sipil juga harus berkonsolidasi untuk memperkuat kemampuan untuk mengontrol pemerintahan.
“Harus serius. Tidak boleh dibiarkan proses yang keliru tanpa pertanggungjawaban,” ujarnya. (MBS)