Indonesiainside.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan klarifikasi yang menuding pernyataan Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai bentuk retorika kosong tanpa solusi. Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief menilai bahwa pihak tersebut telah memutarbalikkan konteks pernyataan Menperin yang justru sarat makna dan membela kepentingan industri nasional.
Pihaknya pun menyayangkan interpretasi keliru tersebut dan mengajak publik untuk mencermati secara obyektif dan menyeluruh. “Kami memandang perlu merespons tulisan yang berusaha membelokkan makna pernyataan Menperin. Tulisan itu sudah bisa diakses publik, sehingga kami ingin meluruskan konteksnya demi keterbukaan dan akuntabilitas publik, yang selalu menjadi prinsip kerja Pak Menperin,” ujar Febri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (19/5).
Febri menjelaskan bahwa editorial tersebut secara sengaja mengabaikan konteks asli pernyataan Menperin yang disampaikan usai menghadiri acara Mata Lokal Tribunnews.com pada Kamis (8/5) lalu. Dalam pernyataan itu, Menperin menjelaskan betapa sulitnya membangun sektor manufaktur, proses yang memerlukan waktu bertahun-tahun—dan sebaliknya, betapa mudahnya merusaknya hanya dengan membuka keran impor secara bebas.
“Cukup dibuka saja kran produk impor murah masuk ke pasar domestik, maka industri akan tertekan, utilisasi produksi menurun, dan pabrik bisa tutup,” tegas Febri.
Pernyataan itu, jelas Febri, tidak ditujukan sebagai bentuk keluhan, tetapi sebagai refleksi strategis yang membandingkan tantangan industrialisasi di Indonesia dengan langkah proteksionisme yang ditempuh Amerika Serikat di era Presiden Donald Trump.
“Pak Menperin tidak sedang berkeluh kesah atau mengakui kegagalan. Beliau sedang memberikan pengingat bahwa tanpa kebijakan protektif dan sinergis, sektor manufaktur Indonesia bisa tergerus seperti yang terjadi di negara-negara maju,” ujarnya.
Editorial media tersebut juga menuding Kemenperin mengabaikan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Namun, Kemenperin membantah keras tuduhan ini. “Kemenperin telah menindaklanjuti 85 persen temuan LHP BPK. Sisanya sedang dalam proses penyelesaian. Jadi, tidak benar ada tumpukan LHP BPK yang diabaikan,” tegas Febri.
Ia menambahkan bahwa Kemenperin terbuka terhadap audit dan pengawasan, dan tidak pernah menghindar dari proses evaluasi terhadap kebijakan dan anggaran. “Kami siap diperiksa. Tidak ada yang disembunyikan. Ini bukti Pak Menperin konsisten menjalankan prinsip good governance,” lanjutnya.
Lebih jauh, Febri menilai editorial tersebut lemah secara metodologi karena hanya mendasarkan argumennya pada sebagian kecil isi LHP BPK RI, tanpa mempertimbangkan indikator kinerja lain seperti yang tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Kebijakan Industri Nasional (KIN), maupun data statistik dari BPS dan lembaga internasional.
“Penulis editorial tidak menggunakan indikator yang tepat dan tidak menyajikan data pendukung yang komprehensif. Padahal untuk menilai keberhasilan kebijakan industrialisasi, diperlukan analisis terhadap data-data valid dan indikator yang relevan,” ujarnya.
Febri juga menyampaikan bahwa sebagian temuan yang dijadikan bahan kritik bahkan sudah tidak lagi relevan karena telah dinyatakan selesai oleh BPK. “Temuan yang sudah ditindaklanjuti tidak bisa dijadikan dasar menilai kebijakan yang sedang berlangsung. Ini bentuk kekeliruan dalam membangun argumen,” tambahnya.
Menutup keterangannya, Febri menegaskan bahwa Kemenperin tidak pernah lepas dari kritik dan justru menyambutnya sebagai bagian dari perbaikan. Namun, kritik haruslah dibangun di atas fondasi yang kuat—data, analisis, dan konteks yang tepat.
“Kami menghargai kritik yang membangun. Tapi jangan sampai publik diarahkan pada kesimpulan keliru. Menperin sangat berkomitmen menjadikan sektor manufaktur sebagai tulang punggung ekonomi, pembentuk lapangan kerja, dan pencipta nilai tambah nasional,” pungkasnya.