Indosiainside.id – Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada 1–5 Agustus 2026, Kiai Kampung HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur mengajak warga nahdliyin menjadikan forum tertinggi organisasi tersebut sebagai momentum menghadirkan kepemimpinan yang mampu mempersatukan seluruh elemen NU.
Menurut Gus Lilur, NU yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia tidak seharusnya terus disibukkan oleh konflik elite yang berkepanjangan.
“Sudah saatnya Muktamar NU ke-35 menghadirkan kepemimpinan yang tidak lagi mewariskan pertengkaran berkepanjangan, melainkan kepemimpinan yang mampu mempersatukan seluruh warga nahdliyin. Sebab, NU terlalu besar untuk terus-menerus disibukkan oleh konflik elite,” ujar Gus Lilur dalam keterangannya, Sabtu (27/6/2026).
Ia menilai mayoritas warga NU menginginkan suasana organisasi yang teduh dan harmonis. Menurutnya, berbagai dinamika yang terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan keprihatinan di kalangan warga nahdliyin.
Gus Lilur menyebut konflik internal PBNU bahkan oleh sebagian warga NU dianggap telah mencapai titik “ambyar sampai mudyar”, yakni kondisi yang dinilai semakin sulit dipersatukan kembali.
Ia mengungkapkan terdapat dua kelompok tokoh yang selama ini kerap disebut berada dalam dinamika tersebut. Kelompok pertama terdiri atas Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dan Bendahara Umum PBNU H. Gudfan Arif Ghofur. Kelompok kedua terdiri atas Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Katib Aam PBNU KH Ahmad Said Asrori, serta Wakil Ketua Umum PBNU KH Amin Said Husni.
“Ironisnya, konflik justru terjadi di antara mereka yang secara organisatoris seharusnya saling menopang,” katanya.
Menurut Gus Lilur, secara ideal Rais Aam dan Katib Aam berjalan seiring, Ketua Umum bekerja harmonis dengan Sekjen, demikian pula unsur pimpinan lainnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya, sehingga perbedaan internal beberapa kali menjadi konsumsi publik.
Ia juga menyinggung Islah Lirboyo yang sebelumnya sempat memunculkan harapan berakhirnya konflik di internal PBNU. Namun hingga kini, menurutnya, ketegangan tersebut masih terus terasa.
Gus Lilur mengatakan, banyak pihak menilai akar persoalan hanya berasal dari hubungan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dengan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf. Namun, berdasarkan penelusuran yang dilakukannya, ia mengemukakan pandangan berbeda.
“Dari penelusuran tersebut, tesis saya mengarah pada satu kesimpulan: ada satu figur yang hampir selalu hadir dalam setiap episode ketegangan di lingkungan NU, yakni KH Miftahul Akhyar,” ujarnya.
Meski demikian, Gus Lilur menegaskan pandangan tersebut merupakan hasil pembacaannya terhadap dinamika sejarah organisasi dan bukan dimaksudkan sebagai fitnah.
“Pendapat ini tidak dimaksudkan untuk menyebarkan fitnah. Sebaliknya, tulisan ini hendak membuka perspektif berdasarkan rekam jejak sejarah agar warga nahdliyin dapat menilai secara jernih figur seperti apa yang dibutuhkan untuk memimpin PBNU ke depan,” katanya.
Sebagai bagian dari argumentasinya, Gus Lilur mengulas perjalanan kepemimpinan KH Miftahul Akhyar sejak menjabat Rais Syuriah PCNU Surabaya pada periode 2000–2005, kemudian menjadi Rais Syuriah PWNU Jawa Timur. Ia juga menyinggung dinamika hubungan dengan sejumlah tokoh NU, termasuk KH Asep Saifuddin Chalim dan KH Mutawakkil Alallah, yang menurutnya diwarnai perbedaan pandangan dalam pengelolaan organisasi.
Menurut Gus Lilur, Muktamar NU mendatang menjadi momentum penting bagi warga nahdliyin untuk memilih kepemimpinan yang mampu mengakhiri polarisasi dan memperkuat persatuan organisasi agar NU dapat lebih fokus menjalankan peran keumatan, kebangsaan, dan kemasyarakatan.