Indonesiainside.id – Isu soal dugaan campur tangan kekuasaan dalam pemilihan pemimpin Nahdlatul Ulama, tidak benar. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak akan mencampuri proses pemilihan kepemimpinan dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU 2026.
Gus Irfan mengatakan, Presiden Prabowo menghormati kemandirian NU sebagai organisasi keagamaan. Karena itu, ia membantah jika ada pihak yang mengklaim mendapat dukungan langsung dari Presiden dalam kontestasi kepemimpinan NU.
“Bapak Prabowo justru sangat menghormati kemandirian Nahdlatul Ulama. Beliau tidak akan ikut campur menentukan siapa yang memimpin. Jika ada yang mengaku didukung presiden, itu tidak benar. Harapan beliau hanya satu, yaitu terpilih pemimpin terbaik untuk kemajuan NU,” kata Gus Irfan kepada wartawan di Surabaya, Rabu (1/7/2026 tersebut disampaikan menjelang Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada 1–5 Agustus 2026. Forum tertinggi NU itu akan menjadi agenda penting karena tidak hanya membahas arah strategis organisasi, tetapi juga memilih ketua umum PBNU serta menetapkan anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA.
Gus Irfan berharap Muktamar NU 2026 berlangsung dalam suasana sejuk dan tetap mencerminkan nilai-nilai yang diwariskan para ulama pendiri NU.
“Saya berharap nanti muktamar dapat berlangsung sejuk, menggambarkan sesungguhnya apa itu Nahdlatul Ulama dan apa itu para ulama,” ujarnya.
Cucu pendiri NU KH Hasyim Asy’ari itu mengingatkan bahwa Muktamar NU tidak semestinya berlangsung seperti kongres partai politik yang diwarnai perebutan jabatan secara keras. Menurut dia, kepemimpinan di NU merupakan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun akhirat.
“Itu bukanlah ciri khas NU. Kita harus berkaca kepada para kiai pendahulu NU. Mereka justru saling menolak untuk dipilih karena menyadari ini adalah tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat,” katanya.
Gus Irfan juga mengajak para tokoh NU untuk kembali meneladani nilai-nilai Qanun Asasi yang diajarkan Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari. Ia berharap muktamar kali ini menjadi momentum memperkuat tradisi keikhlasan, persatuan, dan kemandirian organisasi.
“Muktamar kali ini harus menjadi momen yang ikhlas, tanpa politik uang dan tanpa campur tangan kepentingan politik luar,” ujar Gus Irfan.
Ia juga meminta pihak-pihak yang dianggap menimbulkan keributan agar bersikap ikhlas dan memberi ruang kepada sosok yang dinilai lebih layak memimpin. Menurutnya, kontribusi untuk NU tidak harus selalu dilakukan dari posisi struktural.
“Kepada pihak-pihak yang selama ini dianggap menimbulkan keributan, sebaiknya ikhlas dan memberi kesempatan kepada yang lebih layak. Cukup membantu dari luar agar NU tetap menjadi organisasi yang teduh dan bermanfaat bagi umat,” katanya.
Sebelumnya, PBNU telah menyepakati Muktamar ke-35 NU digelar pada 1–5 Agustus 2026. Keputusan itu dimatangkan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU yang berlangsung di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur, pada akhir Juni 2026.
PBNU masih mengkaji sejumlah daerah yang mengajukan diri sebagai tuan rumah Muktamar NU 2026. Beberapa daerah yang masuk pembahasan antara lain Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Barat.
Selain pemilihan kepemimpinan PBNU, forum muktamar juga akan membawa sejumlah materi penting dari Munas-Konbes, termasuk pembahasan fikih siber dan tata kelola haji.
Dengan penegasan Gus Irfan, isu campur tangan Presiden Prabowo dalam Muktamar NU 2026 diharapkan tidak menjadi bola liar. Ia menekankan bahwa agenda utama muktamar semestinya diarahkan untuk menjaga marwah NU, memperkuat persatuan warga nahdliyin, dan memastikan organisasi tetap mandiri dari kepentingan politik praktis. (Nto)