JAKARTA – Peneliti Exposit Strategic, Arif Susanto, mengungkapkan, wacana pengajuan hak angket DPR harus diletakkan sebagai isu nonpartisan. Hak angket merupakan hak para anggota DPR RI untuk menyelesaikan kekisruhan terkait Pemilu 2024 yang terjadi di tengah masyarakat saat ini.
“Isu angket harus diletakkan sebagai isu nonpartisan. Kenapa? Pertama, pisahkan antara angket terkait persoalan siapa yang menang dan kalah dalam pemilu. Anket bukan soal menang-kalah. Menang kalah itu urusan Anies, Prabowo, dan Ganjar beserta tim kampanyenya,” kata Arif diskusi bertajuk Angket Pemilu: Rilis 30 Nama Anggota DPR Didorong Ajukan Hak Angket, Selasa (27/2/2024).
Di dalam hak angket, ada upaya untuk menyelematkan pemilu berintegritas. Pemilu berintegritas merupakan isu semua lapisan masyarakat. Pencoblosan sudah selesai, tapi tahapan pemilu belum selesai.
“Kalau ada yang ugal-ugalan, maka masih ada yang bisa diselamatkan,” kata Arif.
Selama masa pemilu, ada langkah-langkah untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Intervensi kekuasaan secara nyata dan tidak sah sudah mempengaruhi hasil pemilu. Hal itu tersebut penting diselidiki melalui hak angket DPR.
“Itu yang harus diselediki. Isu penyalahgunaan kekuasaan,” tutur Arif.
Hak angket tidak akan menambah kegaduhan politik. Justru sebaliknya, jika hak angket tidak digunakan, maka siapa saja bisa percaya bahwa Pemilu 2024 penuh dengan kecurangan. Hak angket penting dalam hal ini untuk memberikan kejelasan kepada publik bahwa Pemilu dilakukan dengan cara adil dan jujur.
“Lewat angket adalah salah satu cara untuk menyelesaikan kegaduhan politik, supaya tidak seperti hari ini,” tutur Arif.
Lalu, kenapa hak angket sangat penting? Itu karena kebijakan yang bisa diselidiki adalah kebijakan yang strategis. Pemilu merupakan kebijakan yang sangat strategis, karena semua elemen masyarakat memiliki kepentingan dengan pesta demokrasi tersebut.
“Jadi, pemilu bukan lagi kepentingan tiga pasangan calon,” ungkap Arif.
Selain itu, ada Rp71,3 Triliun yang digelontorkan oleh negara untuk penyelenggaraan pemilu. Dana tersebut harus dipertanggungjawabkan bukan hanya oleh penyelenggara pemilu, tapi juga oleh pemerintah. Itu karena APBN harus lewat pemerintah dan DPR.
“Kalau ini tidak dipertanggungjawabkan, maka kita tidak hanya akan mendapatkan pemilu yang didesas-desuskan, isunya curang, tetapi juga pemilu yang berintegirtas,” tutur Arif.
Patokan pemilu berintegritas ada dua, yakni transparan dan akuntabel. Hal ini yang menjadi persoalan sangat penting, karena sistem informasi pemilu tidak bisa diakses dan semua penyelenggara pemilu terkesan tiarap dari pertanggungjawaban publik.
“Sekarang kita lihat, semua penyelenggara pemilu tiarap. Yang muncul di depan kamera adalah Pak Jokowi. Pertanyanya, kenapa Pak Jokowi. Tugas penting Pak Jokowi sekarang adalah dalam tujuh bulan ke depan penyelenggaraan negara tetap berjalan efektif,” kata Arif. (Aza)