Indonesiainside.id – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) memperkuat pengawasan distribusi serta pengendalian produksi ayam broiler (ayam ras pedaging) dalam tujuan menjaga stabilitas harga dan keberlanjutan usaha peternak rakyat, terutama di wilayah Pulau Jawa.
Langkah ini dilakukan dengan berbagai strategi, mulai dari inspeksi mendadak di pangkalan ayam dan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) di wilayah DKI Jakarta, hingga kebijakan pengurangan telur tetas dan afkir dini pada parent stock ayam.
“Ini penting untuk menjaga ketersediaan dan harga ayam tetap pada level yang wajar,” ujar Hary Suhada, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Ditjen PKH saat melakukan pemantauan langsung di kawasan Pulo Gadung, Jakarta, dikutip Senin (19/05).
Menurut Hary, distribusi ayam hidup ke RPHU terpantau stabil, namun pelaku usaha mengeluhkan fluktuasi harga dan tingginya biaya logistik. Untuk itu, Kementan akan mendorong efisiensi rantai pasok dan integrasi sistem distribusi ayam.
“Kami akan dorong efisiensi rantai pasok serta integrasi sistem distribusi ayam. Semua langkah ini bertujuan untuk melindungi peternak rakyat sekaligus menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen,” tegas Hary.
Kementan juga menekankan peran strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengendalikan distribusi DOC Final Stock, ayam hidup, dan karkas ayam di masing-masing wilayah melalui pengumpulan dan analisis data yang akurat dan berkala.
Dalam kesempatan yang sama, pengusaha ayam Suparno Nojeng, yang telah berkecimpung di industri sejak 1980, menyampaikan pasokan ayam ke Jakarta mayoritas berasal dari Jawa Barat, Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Namun demikian, ia mencatat bahwa harga ayam di tingkat peternak masih sering berfluktuasi, sedangkan harga di pasar relatif stabil. Ia pun berujar, fluktuatifnya harga ayam lantaran ketidaksinkronan antara peternak, pedagang dan pembeli.
Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menyoroti bahwa harga ayam hidup (livebird) di tingkat peternak saat ini masih berada di bawah Harga Pokok Produksi (HPP), yakni sekitar Rp16.500/kg untuk ayam berbobot 1,6-1,8 kilogram.
“Kami mengambil langkah konkret bersama seluruh pihak untuk menyeimbangkan suplai dan permintaan. Pengendalian produksi melalui cutting telur tetas dan afkir dini menjadi kunci dalam merespons dinamika pasar ini,” kata Agung.
Dalam Rapat Koordinasi Perunggasan Nasional yang digelar Kementan, turut melibatkan Satgas Pangan Polri, kementerian dan lembaga terkait, dinas peternakan dari enam provinsi sentra produksi ayam, serta asosiasi dan perusahaan pembibit ayam ras. Agung mengungkapkan, per 14 Mei 2025, cutting telur tetas fertile (HE) telah mencapai 13,8 juta butir, setara 11,4 juta DOC, dari target 49,7 juta butir. Selain itu, 284.062 ekor Parent Stock telah diafkir dari target 3 juta ekor.
Penyerapan livebird oleh 17 perusahaan pembibit juga berlangsung dengan total 387.746 ekor terserap, rata-rata bobot 2,2 kilogram dan harga Rp17.286 per ekor.
“Kami akan menyusun rencana aksi stabilisasi harga dan produksi livebird, serta menjadikan tingkat kepatuhan perusahaan pembibit sebagai indikator penting dalam evaluasi alokasi Grand Parent Stock (GPS) tahun berikutnya,” ujar Agung.