Oleh: Ahmad Z.R
Empat tahun lalu, Presiden Jokowi berjanji akan mengangkat honorer menjadi PNS. Nyatanya sejak dilantik Oktober 2014 hingga saat ini, Jokowi belum mengeluarkan regulasi yang bisa mengantarkan honorer menjadi PNS.
Indonesiainside.id, Jakarta –- Badan Kepegawaian Negara (BKN) menolak melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang memberikan kesempatan kepada guru honorer (GTT/PTT) Kependidikan usia 35 tahun ke atas ikut tes CPNS. Penolakan tersebut mendapatkan sorotan dari Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.
‘Harus ada intervensi politik agar putusan itu dilaksanakan,” kata Fadli kepada Indonesiainside, di Jakarta, Rabu(6/2).
Sebab, banyak honorer berusia di atas 35 tahun dan telah mengabdi selama puluhan tahun, namun tidak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Ditambah, BKN menolak putusan MA belum lama ini.
“Ya, menurut saya juga harus ada semacam diskresi terhadap guru-guru honorer itu. Dilihat dong kasus per kasusnya. Kasihan kan, ini mereka telah mengabdi bertahun-tahun, masa tidak diperhatikan,” ujarnya.
Fadli menilai, jika melihat kasus yang terjadi pada guru honorer seperti guru honorer yang digaji Rp 150-200 ribu per bulan, dimasukkan dalam daftar pokok pendidikan (Dapodik) namun tidak pernah mendapatkan faedah dan deretan persoalan lain, seharusnya pemerintah memiliki politicall will untuk memberikan keputusan terbaik.
“Kalau dia (guru honorer) sudah mengabdi 20 tahun dan sekarang sudah 45 tahun misalnya, ya harusnya diterima (menjadi PNS). Itu yang namanya diskresi. Pak Jokowi kan sudah berjanji, harusnya dipenuhi dong,” tegasnya.
Sebelumnya, anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga ini menyatakan, guru honorer atau GTT dan PTT tak perlu khawatir, sebab jika pasangan capres-cawapres 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diberikan kepercayaan memimpin Indonesia, maka status honorer baik K2 (kategori dua) maupun non K (non kategori) akan menjadi PNS.
“Saya kira ini juga kami pikirkan kalau nanti Pak Prabowo menjadi presiden. Ini akan menjadi suatu policy atau kebijakan terhadap kalangan honorer supaya mereka mendapat keadilan. Tentu kami teliti, selidiki sejauh mana (pertimbangannya). Jadi, nggak ada seperti sekarang ini,” ujarnya.
Seperti diketahui, petikan putusan Mahkamah Agung (MA) tentang gugatan guru honorer terhadap PermenPAN-RB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2018 telah keluar. Putusan Nomor 74/P/HUM/2018 mengabulkan sebagian gugatan guru honorer.
Dalan putusan tersebut, majelis hakim berpendapat, persyaratan dalam PermenPAN-RB 36/2018 itu tidak memiliki kekuatan hukum tetap sehingga dibatalkan.
“Alhamdulillah ini kabar yang sangat menggembirakan bagi seluruh guru honorer. Mereka kini bisa ikut tes CPNS tanpa batasan usia,” kata pengacara guru honorer Andi Asrun.
Dia menambahkan, putusan itu berlaku sejak 18 Desember 2018. Segala perbuatan hukum apapun, termasuk seleksi CPNS sejak 18 Desember 2018 harus sejalan dengan putusan MA. Bisa batal demi hukum jika bertentangan dengan putusan MA tersebut.(EPJ)