Indonesiainside.id – Di awal 2017, industri hulu migas Indonesia memasuki babak baru yakni gross split. Regulasi yang diluncurkan lewat Permen ESDM No. 8/2017 dan disempurnakan pada Agustus 2017 (Permen No. 52/2017) mengubah logika risiko, imbalan di hulu, mendorong efisiensi, mempercepat keputusan, dan memberi ruang insentif untuk lapangan yang menantang.
Kebijakan gross split adalah model kontrak bagi hasil (PSC) di industri hulu migas yang pembagiannya didasarkan pada gross split, yaitu pembagian produksi mentah (gross produksi) tanpa mekanisme penggantian biaya operasi (cost recovery).
Dalam hal ini kontraktor akan menanggung seluruh biaya operasional, namun sebagai kompensasi, mereka diberikan kepastian bagi hasil awal (base split) yang bisa ditingkatkan melalui komponen variabel dan progresif.
Kebijakan gross split ini lahir di tengah penurunan alamiah produksi minyak dan kebutuhan menjaga penerimaan negara tanpa tersandera oleh mekanisme cost recovery tradisional.
Namun kebijakan tersebut tidak bekerja di ruang hampa. Di pasar global, 2017 adalah tahun rebound di mana minyak Brent menutup tahun di kisaran US$65/barel setelah pemangkasan produksi OPEC menekan suplai.
Volatilitas kembali mengemuka di 2018–2019, dengan harga yang menanjak lalu terkoreksi hingga akhir 2018 sebelum stabil di kisaran US$57- 67/barel pada awal 2019. Bagi Indonesia, dinamika harga ini menjadi latar penting bagi keputusan investasi dan profil risiko proyek-proyek besar.
Di dalam negeri, statistik resmi menunjukkan penurunan bertahap produksi minyak mentah, dari 292 juta barel pada 2017, turun ke 281,8 juta barel (2018) dan 273,5 juta barel (2019). Produksi gas bergerak fluktuatif naik tipis di 2018 lalu turun di 2019.
SKK Migas sepanjang 2018 melaporkan lifting migas 1,91 juta BOEPD (95% dari target APBN), kombinasi 762 ribu bopd minyak dan 1,1 juta boepd gas, sembari menahan decline alamiah dengan pengeboran, pengembangan dan workover. Pada 2019, realisasi kuartal III berada di 1,8 juta BOEPD (89% target), dengan ICP sekitar US$60/barel ikut mempengaruhi penerimaan negara.
Tiga momentum strategis menandai periode ini yakni pertama, alih kelola Blok Mahakam ke Pertamina per 1 Januari 2018 simbol kemandirian sekaligus ujian operasional di lapangan gas lepas pantai terbesar yang menyumbang 13% produksi gas nasional saat itu. Transisi ini menuntut efisiensi biaya pengeboran, transfer SDM, dan penyesuaian ribuan kontrak layanan agar kontinuitas produksi terjaga.
Kedua, transisi Blok Rokan yang diputuskan pada 2018 dan mulai dipersiapkan intensif sepanjang 2019. Di balik narasi nasionalisasi, tantangannya nyata: menahan laju penurunan produksi di lapangan-lapangan tua sembari menyiapkan investasi pipa dan program pengeboran agresif.
Ketiga, pengembangan Jambaran Tiung Biru (JTB) sebagai tulang punggung pasokan gas Jawa dengan target 315 MMSCFD atau Million Standard Cubic Feet per Day (Juta Kaki Kubik Standar per Hari), yang progres konstruksinya menanjak di 2019 menuju onstream pasca-2019.
Bagaimana dengan investasi? SKK Migas mencatat tren meningkat, sekitar US$10,27 miliar (2017) ke US$11,49 miliar (2019), meski masih di bawah target tahunan dan kerap bergeser karena efisiensi serta penjadwalan ulang proyek besar.
Di lapangan, strategi penahan decline terlihat dari kenaikan aktivitas workover dan pengeboran pengembangan, serta dorongan survei seismik 2D/3D untuk membuka peluang eksplorasi baru.
Lantas yang menjadi pertanyaan, apakah kebijakan gross split berhasil? Jawabannya pun bernuansa. Di satu sisi, skema ini memperjelas struktur insentif dengan komponen variabel (kedalaman, CO₂/H₂S, TKDN, tahap produksi) dan komponen progresif (harga minyak/gas, kumulatif produksi) yang dapat disetel lewat penetapan tambahan split untuk menjaga keekonomian lapangan.
Di sisi lain, realitas lapangan tua, decline reservoir, dan ketidakpastian harga global tetap menjadi kendala utama pencapaian lifting dan penerimaan, sehingga keberhasilan lebih tampak pada disiplin biaya dan ketahanan operasional ketimbang lonjakan produksi instan.
Oleh karena, tentu tidak berlebihan jika menyebut periode 2017–2019 ini terasa seperti perjalanan di jalur switchback, yakni kebijakan baru menanjakkan kepercayaan diri, pasar global berkelok, dan proyek strategis Mahakam, Rokan, JTB menjadi tikungan besar yang menguji kelincahan nasional.
Hal ini memberikan pelajaran bagi pemerintah ke depan, bahwa kemandirian tidak cukup dengan pergantian operator; ia mensyaratkan ekosistem yang menyatukan fiskal yang adaptif, kapasitas teknis, pendanaan jangka panjang, serta kolaborasi erat antara pemerintah, BUMN, dan KKKS.
Di tengah ambisi jangka panjang 1 juta bopd dan 12 BSCFD, tiga tahun ini mengajari bahwa setiap barel yang terselamatkan adalah hasil kerja detail: sumur per sumur, kontrak per kontrak, dan keputusan per keputusan di bawah tata kelola yang semakin real time dan satu data.
Melihat situasi tiga tahun ini, produksi migas pada periode 2017- 2019 bukan masa dramatis untuk produksi, tetapi krusial untuk fondasi. Gross split yang fleksibel, transisi blok strategis, dan proyek gas utama membentuk basis bagi dekade berikutnya.
Dalam ekonomi energi yang tak henti berubah, keberhasilan Indonesia bergantung pada kemampuan menjahit kebijakan yang gesit dengan eksekusi yang disiplin agar setiap kebijakan tidak berhenti sebagai dokumen, melainkan menjadi produksi yang berkelanjutan dan penerimaan yang terjaga. (Nto)