Oleh: Suandri Ansah
Indonesiainside.id, Jakarta – Peneliti Divisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Grita Anindarini menyatakan urgensi pembentukan RUU Energi Baru Terbarukan (EBT) perlu dikaji lebih cermat. Perlu kajian mendalam apakah RUU ini dapat menjawab kebutuhan transisi energi nasional.
Dia menjelaskan, dalam naskah akademik RUU EBT, dijelaskan bahwa UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi saat ini belum cukup mengakomodir tentang energi baru terbarukan. Hal itu karena pengaturan EBT masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan.
Grita memandang, salah satu permasalahan yang mengakibatkan kondisi ini terjadi adalah karena Pemerintah tidak kunjung menerbitkan Peraturan Pemerintah Energi Baru dan Terbarukan, sebagaimana diamanatkan dalam UU Energi.
Pada dasarnya, kata Grita, dalam pembentukan PP ini telah masuk dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 2015-2019. Namun hingga saat ini peraturan tersebut belum terbit.
“Berdasarkan Renstra tersebut, seharusnya PP Energi Baru dan Terbarukan dapat dijadikan rujukan yang lebih detail terkait pengelolaan energi baru dan terbarukan,” ujarnya kepada Indonesiainside.id, Selasa (20/8).
Dia menguraikan, pengelolaan itu meliputi pengusaaan sumber daya, penyediaan dan pemanfaatan, pengusahaan, hak dan kewajiban, kemudahan dan insentif, harga energi, penelitian dan pengembangan, hingga pembinaan dan pengawasan.
Deputi Direktur ICEL, Raynaldo Sembiring menyoroti adanya ketidakjelasan dalam tujuan penyusunan undang-undang dalam naskah akademik RUU EBT. Beberapa permasalahan yang dijabarkan dalam naskah dan dijadikan alasan dalam penyusunan RUU EBT sudah diatur dalam UU yang telah ada, yakni UU Energi dan UU Ketenagalistrikan.
Raynaldo menambahkan, permasalahan pengelolaan energi terbarukan juga dianggap masih belum optimal yakni meliputi pengawasan jalannya proyek dan evaluasi proyek yang tidak sesuai perencanaan, inventarisasi data terkait dengan potensi daerah.
Kemudian belum optimalnya regulasi yang ada untuk menciptakan iklim investasi energi terbarukan yang kondusif bagi investor, termasuk terkait harga dan insentif, hingga terkait peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan EBT yang dinilai tumpang tindih.
“Perlu adanya kajian mendalam apakah seluruh jawaban atas permasalahan ini adalah terbitnya UU baru, atau perlunya peraturan implementatif dari UU yang sudah ada, atau bahkan cukup dengan merevisi UU yang sudah ada. Sayangnya kajian terkait hal ini luput dari naskah akademis,” ujar Raynaldo. (*/Dry)