Indonesiainside.id – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan hingga kini belum ada pembahasan di pemerintah terkait permintaan amnesti dari mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan.
Menurut Yusril, dirinya mengetahui adanya permintaan amnesti tersebut setelah Immanuel ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
“Tapi setahu saya sampai hari ini proses itu belum ada. Belum tahu saya, belum ada pembahasan tentang masalah itu,” kata Yusril saat ditemui di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Senin (25/8).
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pihaknya meyakini Presiden Prabowo Subianto tidak akan memberikan amnesti kepada tersangka sekaligus mantan Wamenaker tersebut.
“Kami meyakini hal tersebut sebagaimana pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden pada HUT ke-80 RI kemarin,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Budi menambahkan, komitmen Presiden dalam pidato kenegaraan memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. “Esensi dari penegakan hukum adalah memberikan efek jera kepada pelaku, serta rasa keadilan bagi masyarakat,” katanya.
KPK menilai kasus dugaan pemerasan sertifikat K3 ini merugikan masyarakat, karena biaya yang semula Rp275 ribu meningkat hingga Rp6 juta. Meski demikian, Budi mengakui pemberian amnesti tetap menjadi hak prerogatif presiden.
Pada 22 Agustus 2025, KPK menetapkan Immanuel Ebenezer bersama 10 orang lainnya sebagai tersangka. Pria yang akrab disapa Noel itu diduga menerima uang Rp3 miliar dan satu unit motor Ducati. Pada hari yang sama, ia berharap mendapat amnesti dari Presiden, namun justru diberhentikan dari jabatannya sebagai Wamenaker.