Indonesiainside.id – Direktur Eksekutif Center for Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menyoroti pentingnya mekanisme pendanaan iklim yang tidak membebani perekonomian negara berkembang, termasuk dalam skema yang baru disepakati pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 (COP29) di Azerbaijan. Bhima mengungkapkan bahwa negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, membutuhkan pembiayaan yang lebih progresif dan tidak mengandalkan utang untuk mendukung transisi energi yang berkelanjutan.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Bhima menyebutkan bahwa Indonesia sebaiknya mengadopsi mekanisme pembiayaan iklim New Collective Quantified Goal (NCQG) yang disepakati dalam COP29, yang menawarkan dana sebesar USD300 miliar per tahun untuk negara berkembang. Menurut Bhima, skema ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (JETP) yang lebih banyak mengandalkan pembiayaan utang, yang dapat menjadi beban fiskal jangka panjang bagi Indonesia.
“Pemanfaatan dana publik dari negara maju berbentuk hibah yang lebih besar dan opsi penghapusan utang sangat penting untuk memberikan ruang fiskal bagi percepatan transisi energi,” ujar Bhima.
Ia mencontohkan bahwa dana NCQG bisa digunakan untuk proyek-proyek penting seperti penutupan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang terhambat oleh anggaran negara. Selain itu, hibah dari NCQG juga dapat digunakan untuk mendanai pengembangan proyek energi terbarukan, seperti pembangkit listrik berbasis surya, mikro hidro, dan angin, serta proyek transmisi dan penyimpanan energi.
Sementara itu, Climate and Energy Policy Analyst dari Climate Analytics, Thomas Houlie menyampaikan pandangannya bahwa meskipun pembiayaan yang disepakati di COP29 sebesar USD300 miliar per tahun terdengar besar, jumlah tersebut sebenarnya masih jauh dari kebutuhan sesungguhnya. Mengacu pada draf NCQG, negara-negara berkembang membutuhkan pembiayaan sebesar USD5 hingga USD6,8 triliun hingga 2030 untuk mencapai target yang tercantum dalam Nationally Determined Contributions (NDCs) mereka.
“Komitmen NCQG masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan negara berkembang. Negara-negara maju telah menolak untuk bekerja sama dengan lebih baik, dan mereka justru membongkar klaim mereka tentang urgensi situasi ini,” tegas Thomas.
Ia juga mengkritik peta jalan yang ditawarkan dalam COP29 untuk mencapai pembiayaan iklim sebesar 1,3 triliun dolar AS per tahun pada 2035 yang dinilai belum jelas dan tanpa jalur yang pasti untuk mencapainya.
Adapun pembahasan mengenai NCQG menjadi salah satu topik utama dalam COP29 di Baku, Azerbaijan. NCQG bertujuan untuk menggantikan komitmen sebelumnya yang hanya mencakup USD100 miliar per tahun, yang disepakati dalam COP15 pada 2009, dan kini dinilai sudah tidak lagi mencukupi untuk mendukung upaya mitigasi perubahan iklim di negara-negara berkembang.