Indonesiainside.id – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara resmi meluncurkan Kick-Off Implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 94 Tahun 2025 tentang Layanan Digital Terpadu Komoditas Mineral dan Batubara (SIMBARA) di Jakarta, Rabu (29/10). Implementasi perpres ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat tata kelola serta optimalisasi penerimaan negara dari sektor mineral dan batubara secara terintegrasi, transparan, dan akuntabel lintas sektor.
“Melalui SIMBARA, pemerintah membangun sistem layanan digital terpadu yang menghubungkan data, kebijakan, dan pengawasan antar Kementerian/Lembaga untuk memastikan transparansi dan kepatuhan pelaku usaha di sektor minerba,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi, dalam sambutannya.
Deputi Elen menjelaskan bahwa implementasi SIMBARA tidak hanya menyatukan sistem digital antar kementerian, tetapi juga menyelaraskan kebijakan lintas sektor agar pelaksanaannya berjalan efektif dan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya setiap kementerian segera menyusun rencana aksi implementasi konkret, mencakup integrasi proses bisnis internal dan antar sektor.
Sesuai amanat Perpres Nomor 94 Tahun 2025, fokus pelaksanaan tahun pertama akan diarahkan pada lima komoditas utama, yakni batubara, nikel, timah, bauksit, dan tembaga, sebelum diperluas ke komoditas lainnya pada 2026.
SIMBARA disebut sebagai terobosan besar dalam reformasi transparansi rantai pasok sektor minerba, dengan penerapan Auto Blocking System (ABS) bagi perusahaan yang melanggar kewajiban terkait pemeliharaan lingkungan, izin kawasan hutan, atau ketenagakerjaan. Sistem ini juga mengadopsi traceability framework dari International Energy Agency (IEA) dan OECD sebagai acuan rantai pasok global.
Implementasi awal SIMBARA sejak 2022 telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tahun 2025 menjadi fase penting untuk memperluas cakupan sistem, khususnya pada komoditas tembaga dan bauksit.
Sejumlah kementerian dan lembaga pun menyatakan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan sistem ini. Kementerian Lingkungan Hidup menekankan pentingnya integrasi SIMBARA untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan dan reklamasi lahan pascatambang. Kementerian Kehutanan menyoroti pentingnya pengembangan sistem spasial agar pemantauan tambang lebih akurat sesuai izin usaha pertambangan.
Dari sisi transportasi, Kementerian Perhubungan memastikan pencatatan muatan minerba melalui aplikasi Inaportnet yang telah terhubung dengan SIMBARA. Sementara Kementerian Perindustrian tengah menyiapkan rancangan peraturan menteri tentang tata kelola smelter, yang mewajibkan pelaporan produksi melalui SllNas dan menjatuhkan sanksi tegas bagi industri yang tidak patuh, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha.
Dukungan juga datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Tim Stranas PK, yang memasukkan penguatan regulasi SIMBARA ke dalam Aksi 8 Stranas PK 2025–2026, fokus pada optimalisasi penerimaan negara dari sektor minerba. Bank Indonesia pun menyatakan siap mengintegrasikan pengawasan Devisa Hasil Ekspor (DHE) ke dalam SIMBARA untuk memastikan transparansi transaksi lintas batas.
Deputi Elen menegaskan pentingnya percepatan penyusunan rencana aksi lintas kementerian agar target Perpres 94/2025 dapat tercapai pada tahun ini. “Ke depan, rapat teknis akan dilakukan bersama empat kementerian utama—ESDM, Perindustrian, Perdagangan, dan Perhubungan—untuk memfinalisasi integrasi sistem dan tata kelola SIMBARA pada tambahan komoditas bauksit dan tembaga,” pungkasnya.
Ia menambahkan, fokus pada aspek pengawasan akan melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Ketenagakerjaan, selaras dengan pandangan Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Kemenkeu, mengingat keterbatasan waktu implementasi hingga akhir 2025.
Dengan pendekatan berbasis data dan kebijakan terintegrasi, SIMBARA diharapkan menjadi model nasional pengelolaan komoditas strategis berbasis digital, yang mendukung transparansi, kepatuhan, dan daya saing industri ekstraktif Indonesia di pasar global.