Indonesiainside.id – Indonesia berhasil mempertahankan status sebagai Emerging Market dalam tinjauan tahunan Morgan Stanley Capital International atau MSCI 2026. Meski demikian, MSCI masih menyoroti sejumlah persoalan terkait transparansi informasi dan struktur pasar modal domestik.
Dalam laporan MSCI Global Market Accessibility Review 2026 yang dirilis Jumat dini hari, 19 Juni 2026 WIB, Indonesia tetap masuk kelompok Emerging Market dan terhindar dari risiko penurunan status menjadi Frontier Market.
Status Emerging Market dinilai penting karena indeks MSCI menjadi salah satu acuan utama bagi banyak dana investasi pasif global dalam menentukan alokasi investasi di berbagai negara. Perubahan klasifikasi pasar berpotensi memengaruhi arus investasi asing ke pasar modal suatu negara.
Secara umum, MSCI menilai tingkat aksesibilitas pasar modal Indonesia masih sejajar dengan sejumlah negara berkembang besar, seperti Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Thailand, hingga Uni Emirat Arab.
Pada aspek keterbukaan terhadap kepemilikan asing, Indonesia memperoleh penilaian tertinggi atau “++” untuk sejumlah indikator. Indikator tersebut meliputi persyaratan investor, batas kepemilikan asing atau foreign ownership limit (FOL), serta ketersediaan foreign room.
Penilaian itu menempatkan Indonesia sejajar dengan Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Afrika Selatan, Turkiye, dan Uni Emirat Arab.
Meski mempertahankan status Emerging Market, MSCI masih memberikan sejumlah catatan terhadap pasar modal Indonesia. Salah satu perhatian utama adalah transparansi informasi bagi investor global.
Pada indikator Information Flow, Indonesia mengalami penurunan penilaian dari sebelumnya “+” menjadi “-”. Penilaian tersebut menunjukkan masih adanya kendala dalam akses dan ketersediaan informasi di pasar modal Indonesia.
Menurut MSCI, salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian adalah belum konsistennya informasi mengenai struktur kepemilikan saham perusahaan tercatat yang tersedia dalam bahasa Inggris.
Selain itu, MSCI juga menyoroti indikasi praktik perdagangan terkoordinasi atau coordinated trading yang dinilai dapat memengaruhi proses pembentukan harga saham secara wajar di pasar.
Kondisi tersebut disebut menyulitkan investor asing dalam menilai tingkat kepemilikan publik atau free float suatu emiten.
“Di Indonesia, kekhawatiran aksesibilitas muncul akibat berlanjutnya ketidakjelasan struktur kepemilikan saham dan adanya indikasi perilaku perdagangan yang terkoordinasi sehingga mengganggu pembentukan harga yang wajar,” tulis MSCI dalam laporannya.
Catatan serupa juga diberikan kepada Korea Selatan dan Turkiye. Sementara itu, Malaysia, Thailand, Filipina, India, dan Afrika Selatan memperoleh penilaian yang lebih baik pada indikator tersebut.
MSCI juga masih memberikan nilai “-” pada indikator liberalisasi pasar valuta asing atau foreign exchange market liberalization level.
Penilaian tersebut menempatkan Indonesia dalam kelompok yang sama dengan India, Korea Selatan, Filipina, dan Taiwan.
Sebaliknya, sejumlah negara seperti Malaysia, Thailand, China, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan Uni Emirat Arab memperoleh penilaian lebih tinggi pada indikator liberalisasi pasar valuta asing.
Meski demikian, Indonesia tetap mendapatkan nilai tertinggi pada indikator pembatasan arus modal atau capital flow restriction level. Hal ini menunjukkan investor asing masih memiliki keleluasaan dalam melakukan keluar-masuk dana di pasar domestik.
Dengan status Emerging Market yang tetap dipertahankan, pasar modal Indonesia dinilai masih memiliki posisi penting dalam peta investasi global. Namun, perbaikan transparansi informasi, kejelasan struktur kepemilikan saham, serta penguatan tata kelola pasar menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor asing. (Nto)