Indonesiainside.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat pengembangan ekosistem industri bambu nasional secara terintegrasi dari hulu hingga hilir sebagai bagian dari strategi jangka panjang memperkuat struktur industri, meningkatkan nilai tambah ekonomi, sekaligus menjawab tantangan keberlanjutan lingkungan. Langkah ini dinilai krusial di tengah kebutuhan global akan material ramah lingkungan dan tekanan terhadap sumber daya alam konvensional seperti kayu.
Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa Indonesia memiliki modal alam yang sangat besar untuk menjadikan bambu sebagai komoditas industri unggulan. Dengan keanekaragaman hayati bambu yang luas, Indonesia memiliki peluang strategis untuk masuk lebih dalam ke rantai nilai global industri hijau.
”Sebagai salah satu negara dengan kekayaan bambu terbesar di dunia, Indonesia memiliki lebih dari 125 jenis bambu yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Potensi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat ketiga dunia sebagai negara dengan sumber bahan baku bambu terbesar secara global,” kata Agus dalam keterangannya di Jakarta, Senin (5/1).
Namun demikian, Agus mengakui bahwa potensi besar tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan. Selama ini, pemanfaatan bambu di dalam negeri masih didominasi pendekatan konvensional sehingga nilai tambah ekonomi yang dihasilkan relatif rendah. Kondisi ini mendorong Kemenperin untuk memperkuat industri hilir bambu, khususnya untuk sektor konstruksi, furnitur, hingga pengembangan produk bernilai tambah lain seperti pangan fungsional.
“Bambu memiliki potensi besar sebagai alternatif bahan baku substitusi kayu karena bersifat mekanis yang kuat, lentur, dan mudah dibentuk. Bahkan, bambu sangat direkomendasikan untuk wilayah rawan gempa karena lebih tahan terhadap guncangan dibanding material konvensional,” ungkapnya.
Pengembangan industri bambu sejatinya telah masuk dalam agenda nasional lintas kementerian sejak diterbitkannya Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Bambu Terintegrasi Hulu-Hilir pada 2022. Sebagai tindak lanjut, Kemenperin kini menyusun peta jalan Pengembangan Ekosistem Industri Bambu Hulu-Hilir Terintegrasi untuk memastikan kesinambungan antara ketersediaan bahan baku, teknologi, SDM, dan pasar.
Peta jalan tersebut mencakup penguatan sistem agroforestry bambu, penerapan teknologi pascapanen, pembentukan sentra-sentra industri bambu, pendirian Akademi Komunitas Bambu, hingga pembangunan pusat logistik bambu guna menjamin pasokan bahan baku yang berkelanjutan dan terstandar.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, menilai industri bambu nasional memiliki prospek besar di berbagai sektor, mulai dari kerajinan, furnitur, konstruksi, hingga bioindustri. Hal ini sejalan dengan tren global yang semakin mengarah pada penggunaan material ramah lingkungan.
“Saat ini, permintaan ekspor lantai kontainer berbahan bambu mencapai 1.500 meter kubik per bulan, sementara kapasitas produksi nasional baru sekitar 30 meter kubik per bulan. Kesenjangan ini menunjukkan peluang ekspansi industri bambu yang sangat besar,” tegas Putu.
Di pasar domestik, permintaan produk bambu juga terus meningkat, terutama untuk pembangunan kawasan pariwisata berkonsep berkelanjutan seperti Bali, Mandalika, Lombok, dan Labuan Bajo. Bahkan, konstruksi berbasis bambu memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan harga bangunan yang bisa mencapai Rp12 juta per meter persegi.
”Menariknya, investasi konstruksi bambu dinilai lebih efisien. Break Even Point (BEP) bangunan bambu hanya sekitar 3 tahun, jauh lebih cepat dibanding konstruksi beton yang membutuhkan 6–7 tahun,” ungkapnya.
Untuk mengatasi tantangan keterbatasan SDM dan kualitas bahan baku, Kemenperin menginisiasi Akademi Komunitas Bambu (AKB) sebagai program pelatihan berbasis kompetensi. Program ini difokuskan pada penguatan kemampuan pengolahan bambu dari sisi hulu hingga pascapanen agar siap masuk ke kebutuhan industri.
Inisiasi AKB telah dijalankan pada 2025 di Bali dengan komposisi pembelajaran 70 persen praktik dan 30 persen teori, serta diarahkan menghasilkan SDM bambu bersertifikat kompetensi. Ke depan, silabus AKB akan menjadi dasar penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bambu.
Kemenperin juga menilai ekosistem bambu yang telah terbentuk di Bangli berpotensi dikembangkan sebagai pusat logistik bambu nasional, didukung oleh ketersediaan bahan baku, mesin pengolahan, serta sentra IKM dan industri bambu. Pengembangan serupa juga dipetakan di Yogyakarta yang telah memiliki ekosistem kolaboratif antara riset, komunitas, dan industri.
Melalui penguatan SDM, standardisasi, dan integrasi ekosistem industri, Kemenperin optimistis industri bambu nasional dapat menjadi pilar baru ekonomi hijau, berdaya saing global, sekaligus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan ketahanan industri nasional.