Indonesiainside.id – Pemerintah Indonesia akan memberikan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3 persen untuk mobil hybrid yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Insentif ini rencananya akan diberikan selama satu tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.
“Ya, satu tahun dulu, nanti akan dikaji kembali,” kata Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza saat ditemui di Jakarta pada Selasa (17/12).
Setelah penerapan insentif selama satu tahun, pemerintah akan melakukan penilaian terhadap efektivitas program ini dalam mendorong perkembangan industri kendaraan ramah lingkungan di Indonesia. Faisol menambahkan bahwa kebijakan ini adalah langkah awal untuk mendukung sektor otomotif yang lebih berkelanjutan.
“Satu tahun dulu nanti akan dikaji lagi,” ujarnya menegaskan.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam kesempatan terpisah menekankan pentingnya produsen mobil hybrid di Indonesia untuk segera mendaftarkan produk mereka agar dapat menikmati insentif tersebut pada tahun 2025. Dalam Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi, yang digelar di Jakarta pada Senin (16/12/2024), Agus mengatakan, “Saya minta agar para produsen mobil-mobil hybrid yang ada di Indonesia segera mendaftarkan merek-merek mereka kepada kami, agar tahun depan, mulai 1 Januari, sudah bisa menikmati insentif.”
Agus menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp840 miliar untuk mendanai insentif PPnBM DTP ini, yang diharapkan dapat mendukung produsen kendaraan bermotor dengan emisi rendah untuk mempercepat transisi menuju kendaraan ramah lingkungan.
Dalam rangka memfasilitasi program insentif ini, pemerintah telah menetapkan aturan terkait nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah. TKDN menjadi salah satu syarat bagi para produsen mobil hybrid untuk dapat berpartisipasi dalam program insentif ini.
Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif lainnya bagi kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB). Insentif tersebut meliputi pengurangan PPnBM DTP sebesar 10 persen untuk kendaraan KBLBB jenis completely knocked down (CKD), pengurangan 15 persen untuk kendaraan KBLBB impor completely built up (CBU), dan penghapusan Bea Masuk untuk KBLBB CBU.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mendukung pertumbuhan industri otomotif nasional sekaligus berkontribusi dalam upaya pengurangan emisi karbon dan mempercepat transisi ke kendaraan ramah lingkungan di Indonesia.