Ketua MA: Integritas Lebih Penting dari Sekadar Kecerdasan Hukum

Indonesiainside.id — Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sunarto, menegaskan bahwa integritas menjadi fondasi utama profesionalisme aparat penegak hukum di tengah tantangan penegakan hukum era digital dan meningkatnya sorotan publik terhadap institusi peradilan.

Pesan tersebut disampaikan Sunarto saat memberikan kuliah umum dalam Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXXIII Gelombang I Tahun 2026 di Kampus A Badan Diklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Dalam paparannya, Ketua MA menyebut profesionalisme seorang jaksa harus dibangun di atas tiga pilar utama, yakni integritas, intelektualitas, dan kapabilitas.

“Tanpa integritas, kecerdasan dapat menyimpang menjadi penyalahgunaan kewenangan. Sebaliknya, tanpa kapabilitas, integritas tidak akan cukup menghadapi tantangan zaman,” ujar Sunarto.

Ia menilai integritas menjadi tantangan paling mendasar bagi seorang jaksa karena posisi jaksa sebagai pengendali perkara atau dominus litis sangat rentan terhadap tekanan dan godaan, baik dari internal maupun eksternal.

Karena itu, Sunarto mengingatkan calon jaksa agar memiliki keberanian moral untuk tetap berpihak pada hukum, keadilan, dan hati nurani dalam setiap proses penegakan hukum.

Menurutnya, profesionalisme jaksa tidak cukup hanya diukur dari kemampuan memahami hukum acara pidana atau menjalankan penuntutan, tetapi juga dari komitmen menjaga etika, moralitas, dan tanggung jawab sosial.

“Jaksa tidak hanya berhadapan dengan teks undang-undang, tetapi juga dengan persoalan sosial, kepentingan korban, hak pihak yang berhadapan dengan hukum, serta rasa keadilan masyarakat,” katanya.

Sunarto juga menekankan pentingnya hubungan proporsional antara jaksa dan hakim dalam sistem peradilan pidana. Menurutnya, kedua institusi memiliki fungsi berbeda, namun bergerak menuju tujuan yang sama, yakni menegakkan hukum dan keadilan.

“Hubungan antara Jaksa dan Hakim harus dipahami secara proporsional. Keduanya bukan pihak yang saling berhadapan secara kelembagaan, melainkan sesama penegak hukum yang menjalankan fungsi masing-masing dalam sistem peradilan pidana,” tegasnya.

Dalam kuliah umum tersebut, Ketua MA turut menyoroti pembaruan dalam KUHAP 2025 yang memperkuat prinsip diferensiasi fungsional antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan guna menciptakan sistem peradilan yang lebih profesional dan adil.

Ia juga mengingatkan pentingnya implementasi hukum di lapangan, bukan sekadar keberadaan regulasi tertulis. Mengutip konsep “law in books” dan “law in action” dari Roscoe Pound, Sunarto menyebut keberhasilan KUHP 2023 dan KUHAP 2025 sangat bergantung pada praktik aparat penegak hukum.

Selain isu profesionalisme, Sunarto menyoroti pentingnya menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum di era transformasi digital.

Ia mengapresiasi capaian Kejaksaan Agung yang dinilai konsisten menjadi salah satu lembaga penegak hukum paling dipercaya publik berdasarkan survei nasional.

Namun, ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik dapat runtuh hanya karena tindakan tidak terpuji segelintir oknum aparat.

Menutup kuliah umumnya, Sunarto berpesan agar para calon jaksa menjalankan jabatan dengan rendah hati, penuh kehati-hatian, dan dedikasi terhadap keadilan.

“Rendah hati dalam memandang jabatan sebagai amanah, hati-hati dalam menggunakan kewenangan, dan sepenuh hati dalam mengabdikan diri bagi tegaknya hukum dan keadilan,” pungkasnya.

Tinggalkan Komentar