International Women’s Day, Untuk Apa?

Oleh: Henri Shalahuddin |

Di Indonesia, perempuan bercadar dan beberapa kalangan perempuan lainnya yang taat pada nilai-nilai agama, hampir bisa diibaratkan seperti perempuan kulit hitam di Amerika.

Indonesiainside.id, Jakarta — Cerita itu terus diperdengarkan berulang setiap 8 Maret. Peringatan 50 tahun untuk memprotes tindakan brutal kepolisian terhadap demonstrasi wanita pekerja garmen dan tekstil di Kota New York. Konon, demonstrasi itu bertujuan untuk melawan penindasan dan gaji buruh wanita yang rendah. Tetapi belakangan diketahui bahwa cerita itu bersanad lemah dan matannya bermasalah.

Mitos 8 Maret
Penelitian sekitar tahun 1980-an menunjukkan bahwa mitos tentang asal-usul cerita demonstrasi wanita itu diciptakan pada 1950-an sebagai bagian dari upaya era Perang Dingin (Cold War) untuk memisahkan Hari Perempuan Internasional dari akar sosialisnya. Protes buruh wanita 8 Maret 1857 maupun peringatan ke-50 untuk penghargaan aksi buruh yang dilaksanakan 8 Maret 1907 itu pun diragukan fakta kejadiannya.

Temma Kaplan menyatakan dalam tulisannya yang dipublikasi di “Feminist Studies” (1986) dengan judul “On the Socialist Origins of International Women’s Day“, bahwa Kandel dan Picq menceritakan demonstrasi pekerja garmen Kota New York tahun 1857 itu adalah legenda yang dikarang pada tahun 1955. Spekulasi tentang asal-usul “legenda 1857” yang diciptakan pada tahun 1955 itu diyakini cenderung mendekati kebenaran. Motifasinya adalah untuk melepaskan International Women’s Day dari sejarah Soviet. Selain itu untuk memberi kesan asal sejarah yang lebih internasional, lebih awal daripada Bolshevisme, dan terkesan lebih spontan berbanding keputusan Kongres atau inisiatif perempuan yang berafiliasi pada partai.

Sejarawan Temma Kaplan mengkaji ulang aksi National Woman’s Day yang resmi pertama kali diadakan. Dan ia menemukan bahwa ternyata aksi itu terjadi pada 23 Februari 1909 di New York City.

Penyelenggaranya adalah anggota Partai Sosialis Amerika. Maka mitos tanggal 8 Maret itu direkayasa untuk mengaburkan akar sosialisme dalam gerakan perempuan.

Pada 19 Maret 1911, International Woman’s Day pertama diadakan, menarik lebih dari 1 juta orang melakukan aksi unjuk rasa di seluruh dunia. Vladimir Lenin, pendiri Partai Komunis Rusia kemudian mendeklarasikan Woman’s Day sebagai hari libur resmi Soviet pada tahun 1911. Menyusul kemudian komunis di Spanyol dan Cina mengadopsi liburan tersebut. Tidak lama setelah tahun 1945, terminologi “Woman’s Day” bergeser menjadi “Women’s Day ”. Sampai pertengahan 1970-an, hari Perempuan Internasional akan dirayakan terutama di negara-negara sosialis.

Pada tahun 1975, diakui sebagai International Women’s Year, Majelis Umum PBB mulai merayakan 8 Maret sebagai International Women’s Day . Pada 2014, lebih dari 100 negara merayakannya, dan menjadi hari libur resmi di lebih dari 25 negara. Namun, selama bertahun-tahun, perayaan International Women’s Day dilakukan dengan cara menyimpang. Di Cina, diramaikan dengan belanja dan acara kecantikan, seperti peragaan busana. Terkadang juga dengan penghormatan yang cukup aneh, sekelompok pria Cina memanjat gunung dengan pakaian dan sepatu hak tinggi untuk merasakan langsung sulitnya menjadi seorang wanita.

Bagaimana perayaan International Women’s Day di Indonesia?

Meskipun Indonesia tidak menganut ideologi sosialisme maupun kapitalisme, tetapi ada juga sebagian kecil dari kalangan LSM yang memaksakan diri merayakan hari perempuan. Masyarakat Indonesia yang tidak memiliki kaedah dan struktur tata bahasa yang bias gender, seharusnya lebih tidak terbawa arus dengan drama tentang stigma ketertindasan perempuan yang terus dipropagandakan.

Padahal dalam budaya Indonesia dengan keragaman jenisnya selalu memberikan perempuan keterbukaan untuk berperan di luar rumah.

Namun semuanya itu belum dianggap cukup memuaskan feminis untuk mengkritik terhadap apa yang mereka namakan sebagai “kontrol tubuh perempuan” baik di lingkup domestik maupun publik semakin keras disuarakan. Perjuangan feminis untuk merebut “kedaulatan tubuh perempuan” dari agama, negara dan laki-laki selalu menjadi tema yang diulang-ulang dalam setiap aksi-aksi mereka.

Dalam peringatan hari Perempuan di Jakarta 3 Maret 2018 lalu, mereka menenteng poster-poster yang ‘menantang’ budaya dan nilai-nilai keindonesiaan.

  • Aurat gue bukan urusan lo! Stop victim blaming! Stop pelecehan seksual!
  • Bukan salah tubuhku atau pakaianku, tapi kamu yang melanggar otoritas tubuhku
  • All women should be respected regardless of their clothing
  • Biar kafir tapi bisa mikir!
  • Selangkanganku bukan urusan negara.
  • LGBT rights are human rights.
  • Srikandi adalah LGBT.
  • Khadija adalah feminis
  • Jangan atur tubuhku!
  • Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
  • Tubuhku pilihanku (bukan urusanmu)

Jika dicermati lebih jauh, apa yang disuarakan feminis lokal dalam poster-poster di atas hanya merupakan terjemahan literal dari slogan-slogan feminis Barat yang disuarakan dalam aksi-aksi mereka. Walaupun ada sedikit inovasi dan kreasi, tetapi itu sifatnya masih partial dan secara umum, ide globalnya adalah feminisme Barat. Feminis lokal masih belum mampu menciptakan feminis nusantara yang berkeindonesiaan.

Hal ini diakui oleh Prof. Dr. Saparinah Sadli yang merupakan ketua Program Studi Wanita di Pasca sarjana Universitas Indonesia. Dia tidak yakin bahwa para feminis di Indonesia telah mengembangkan teori feminisme.

Menurutnya, perkembangan feminis di Indonesia baru setingkat pengulang-ulangan isu-isu feminisme. Oleh karena itu ketika Saparinah diminta menulis makalah yang bertema: “Indonesian feminism in an international context”, ia mengubah tema tersebut menjadi: “Feminism in Indonesia”. Walaupun para feminis telah mengumpulkan banyak data empirik tentang perempuan dan isu-isu gender di Indonesia dalam keberagaman budayanya, khususnya dalam tesis yang ditulis oleh mahasiswa pasca sarjana, tetapi ia masih belum bisa dikatakan sebagai “body of knowledge” yang dapat digunakan untuk mengembangkan feminisme khusus Indonesia.

Pesan seperti; Sahkan RUU P-KS! dan Apa salahnya Lesbi kalau baik hati?

Kalimat di atas tertulis jelas dalam poster yang ditenteng oleh salah satu peserta perayaan Hari Perempuan di Jakarta tahun 2019; di samping beberapa poster lagi yang cukup membuat nalar kita bertanya-tanya inikah yang diperjuangkan oleh aktivis perempuan, feminis atau gender?

Pesan seperti;

  • Lawan seksisme, hancurkan kapitalisme!
  • Lawan kekerasan seksual, Sahkan RUU P-KS!
  • Perempuan: berjilbab, tidak berjilbab, selfie… itu hak kami! Kamu mau apa?!
  • Muslim women who doesn not wear hijab is not any less Muslim than who wears it.

Adakah poster-poster tersebut saling berkaitan? Apa hubungannya antara lesbi yang baik hati, perempuan tidak berjilbab dan tuntutan mensyahkan RUU P-KS? Betulkan RUU P-KS ditujukan untuk melindungi semua perempuan, atau hanya untuk perempuan berkebutuhan hasrat seksual khusus saja?

Menurut feminis, homoseksualitas bukanlah masalah privat, tapi masalah politik penindasan, dominasi dan kekuasaan. Oleh karena itu, lesbianisme sebagai sikap yang menolak heteroseksual adalah solusi untuk mengakhiri penindasan dengan cara merebut kekuasaan. Sebab laki-laki sebagai penguasa yang bergantung pada subordinasi perempuan tidak akan menghentikan aksi penindasannya secara suka rela.

Laki-laki akan terus bergantung kepada kepasrahan perempuan untuk menjadi superior. Menolak untuk pasrah kepada laki-laki akan memaksa mereka berfikir ulang tentang perilaku seksisnya. Maka tidak mengherankan kenapa feminis selalu menyuarakan lesbianisme dalam aksi-aksi demo mereka.

Namun, Marlene LeGates menyatakan bahwa di antara kesalahan utama feminis yaitu menganggap semua wanita mempunyai karakter, kepentingan dan kepribadian yang sama. Feminis sering melupakan keberagaman yang ada pada setiap perempuan yang berlainan suku, agama, kelas sosial dan bahkan orientasi seksual mereka. Di samping itu, masalah inkonsistensi dan rasisme yang menjangkiti kaum feminis juga menjadi sasaran kritikan terhadap feminisme.

Ellen Watkins Harper, seorang pembaharu Afrika-Amerika, mengingatkan dari pengalamannya bahwa menjadi orang kulit hitam berarti setiap orang kulit putih, termasuk setiap perempuan kelas pekerja, boleh mendiskriminasikan Anda. Perempuan kulit hitam di Amerika mengalami dua jenis penindasan, baik karena berbasis rasisme maupun seksisme.

Di Indonesia, perempuan bercadar dan beberapa kalangan perempuan lainnya yang taat pada nilai-nilai agama, hampir bisa diibaratkan seperti perempuan kulit hitam di Amerika. Oleh kalangan feminis, mereka dianggap kasta rendah, dan tidak layak diperjuangkan nasib dan hak-haknya.

Dalam peringatan Hari Perempuan pun, tidak satu pun orang-orang yang menyebut dirinya sebagai aktivis perempuan ini yang menyuarakan dan membela nasib wanita-wanita bercadar yang mengalami pelecehan secara struktural di tempat kerjanya, baik sebagai dosen, mahasiswi maupun jabatan-jabatan lainnya. Masih bisakah kita sisakan sedikit kepercayaan untuk sebuah upaya “melindungi” perempuan melalui pengesahan RUU P-KS?

Penulis doktor dalam bidang gender, Ketua Majelis Riset Bidang Gender dan Pemikiran Islam Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI)

Tinggalkan Komentar