Indonesiainside.id – Invasi militer Israel ke wilayah Suriah memanfaatkan runtuhnya rezim Presiden Bashar al-Assad telah memicu kecaman keras dari dunia Arab. Langkah Israel yang merebut zona penyangga demiliterisasi di Dataran Tinggi Golan pada Minggu (10/12) disebut sebagai pelanggaran hukum internasional oleh Mesir, Yordania, Qatar, dan Arab Saudi.
Krisis ini bermula ketika pasukan oposisi Suriah berhasil merebut Damaskus, memaksa Assad melarikan diri ke Rusia. Dalam kekosongan kekuasaan, Israel mengerahkan pasukan dan tank untuk memasuki wilayah Suriah pada Senin (11/12), dengan dalih menciptakan zona keamanan baru yang bebas dari senjata berat dan infrastruktur teroris.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa perjanjian demiliterisasi tahun 1974 telah kehilangan relevansi setelah pasukan Suriah meninggalkan posisi mereka.
Namun, langkah ini langsung menuai reaksi keras. Qatar menyebut tindakan tersebut sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Suriah dan hukum internasional.”
Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, menyuarakan kritik serupa, sementara Kementerian Luar Negeri Mesir menuduh Israel memanfaatkan situasi untuk menduduki lebih banyak wilayah Suriah. Arab Saudi menilai tindakan ini sebagai sabotase terhadap stabilitas Suriah di tengah upaya negara itu memulihkan diri dari konflik berkepanjangan.
Langkah Israel juga mendapat perhatian dari PBB, yang menyebut invasi ini sebagai pelanggaran terhadap perjanjian pemisahan 1974. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, bersikeras bahwa operasi ini diperlukan demi keamanan Israel, meski mendapat kecaman dari berbagai pihak.
Konflik yang memanas ini tak hanya menambah ketegangan di kawasan Timur Tengah, tetapi juga mempertegas dinamika geopolitik yang semakin rumit, terutama menyangkut konflik antara Israel dan negara-negara Arab. Akankah langkah Israel ini memicu eskalasi lebih lanjut, atau justru membuka jalan untuk diplomasi internasional. (Nto)