Indonesiainside.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa investasi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) tidak boleh lepas dari orientasi publik. Pernyataan ini disampaikan setelah dirinya menerima kunjungan Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, untuk membahas arah strategis lembaga tersebut.
“Investasi Danantara harus tetap berakar pada kepentingan publik,” ujar Sri Mulyani melalui unggahan di akun Instagram resminya @smindrawati, yang diakses dari Jakarta, Kamis (10/7).
Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani dan Pandu mendiskusikan sejumlah isu penting, termasuk strategi investasi jangka panjang dan visi Danantara dalam menciptakan lapangan kerja, khususnya melalui proses bisnis di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keduanya juga menyoroti perlunya reinvestasi di sektor energi dan mineral, yang dinilai krusial untuk pembangunan berkelanjutan.
“Dengan komitmen dan tata kelola yang baik, pertemuan ini menjadi langkah penting menuju pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan pro-investasi,” tambahnya.
Di bawah kepemimpinan Pandu Sjahrir, Danantara Indonesia memiliki ambisi besar. Ia menyampaikan keinginan untuk menyatukan 889 entitas BUMN di bawah koordinasi Danantara guna memperkuat konsolidasi dan efektivitas bisnis. Langkah ini diharapkan dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen (year-on-year/yoy) sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Danantara juga menargetkan akan merampingkan jumlah perusahaan BUMN menjadi di bawah 200 perusahaan saja, sebagai bagian dari transformasi kelembagaan dan efisiensi operasional. Sejak didirikan, Danantara telah menjalin berbagai kemitraan dengan investor global, termasuk dengan Qatar Investment Authority (QIA), yang menyepakati kerja sama pengelolaan dana investasi sebesar 4 miliar dolar AS untuk pembangunan proyek strategis di Indonesia.
Selain itu, Danantara juga mulai menjalankan aksi korporasi dalam negeri. Salah satu langkah nyata adalah pemberian shareholder loan senilai Rp6,65 triliun kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sebagai bagian dari upaya pemulihan maskapai penerbangan nasional tersebut.