Indonesiainside.id, Denpasar – Rektor ISI Denpasar Prof Dr Gede Arya kecewa dengan keterlambatan proyek pembangunan gedung parkir dan laboratorium media rekam ISI. Padahal gedung itu bakal digunakan pada bulan Maret 2020.
“Kami berharap itu bisa diselesaikan karena bulan Maret perkuliahan itu akan kita gunakan. Tapi kami sudah koordinasi dengan PUPR dan rekanan bahkan mereka sudah didenda,” kata Prof Arya.
Jadi kata dia, harapannya paling tidak bulan Februari bisa dipersiapkan untuk diselesaikan. “Untung saja kuliah kita masih bisa menggunakan lab yang lama. Tapi bulan Maret kita agendakan untuk menggunakan gedung itu,” terangnya.
Pihaknya cukup kecewa dengan hal itu. Padahal selama ini koordinasi dengan rekanan berjalan cukup baik. “Kita koordinasi misal kalau belum selesai ya diberi tahu. Kami juga saling ingatkan kalau gedung ini penting, seperti saran kami tambah pekerja, ya mereka tambah pekerja,” ungkapnya.
Terhitung sejak tanggal 30 Desember 2019, proyek pembangunan gedung parkir dan laboratorium media rekam Institut Seni Indonesia Denpasar seharusnya sudah rampung. Namun hingga kini proyek tersebut belum selesai dikerjakan alias molor.
Keterlambatan proyek inipun diakui oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya RI.
Akibat keterlambatan itu menurut Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Bali, Didik Wahyudi sudah memberikan denda kepada pengembang.
“Jadi betul memang belum selesai,” kata Didik Wahyudi saat dikonfirmasi awak media, Selasa (7/1)
Lalu apa penyebab keterlambatan ini? Pihaknya tidak menjelaskan alasan detailnya.
Yang jelas proyek senilai Rp21,8 miliar yang bersumber dari APBN itu belum selesai tepat waktunya.
Kontraktor pelaksana dari PT NT sudah diberikan sanksi.
Lalu apa bentuk dendanya? Bentuknya adalah dikenakan denda keterlambatan 1 permil/ hari dan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan melewati tahun anggaran sampai dengan maksimal 90 hari kalender.
Sanksi lebih berat akan dijatuhkan jika pelaksana tetap tidak mampu menyelesaikan seperti waktu yang diberikan.
Pihaknya juga akan memberikan label blacklist serta putus kontrak jika dalam waktu tambahan 90 hari itu belum selesai. (PS)