Indonesiainside.id – Upaya memperkuat transparansi program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini mendapat dorongan baru lewat digitalisasi. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menilai kehadiran aplikasi Jaga Desa akan memperluas lapisan pengawasan, sekaligus mendorong kualitas pelaksanaan program hingga tingkat desa.
Aplikasi yang diinisiasi Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) itu disebut mampu menekan potensi penyimpangan, terutama dalam pengelolaan dana MBG yang sebagian besar mengalir langsung ke daerah.
“Dengan adanya aplikasi Jaga Desa ini menambah pengawasan tersebut, sehingga saya kira ini akan membuat seluruh mitra kami, seluruh SPPG kami, akan semakin serius mengurus program makan bergizi; akan semakin berkualitas, semakin akuntabel,” kata Dadan ditemui usai acara Jaga Desa Award 2026 di Jakarta, Minggu (19/4) malam.
Menurut Dadan, sistem digital ini memungkinkan pemantauan menyeluruh terhadap pembangunan desa, termasuk penggunaan dana publik. Ia mengungkapkan, sekitar 93 persen anggaran BGN untuk MBG disalurkan ke rekening virtual Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mayoritas beroperasi di desa.
“Dengan kerja sama BGN dengan Kejaksaan Agung, saya kira pengawasan terkait dengan pemanfaatan dana di virtual account di setiap SPPG akan semakin intens,” kata dia.
Lebih jauh, Dadan menyebut aplikasi Jaga Desa kini hampir menjangkau seluruh desa di Indonesia. Ke depan, ia memproyeksikan semakin banyak SPPG yang terhubung ke sistem tersebut, sehingga akuntabilitas penggunaan anggaran dapat terus ditingkatkan.
“Jadi, selain ada deputi pemantauan pengawasan, ada inspektorat, masyarakat memantau, sekarang ada tambahan, selain BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) juga dari Kejaksaan Agung,” tuturnya.
Tak hanya soal anggaran, pengawasan juga diperluas ke aspek kualitas layanan. Setiap SPPG diwajibkan melaporkan menu harian beserta kandungan gizinya, sekaligus membuka ruang evaluasi dari masyarakat penerima manfaat.
“Selama ini memang setiap SPPG sudah diwajibkan untuk meng-upload (unggah) seluruh menu yang dihasilkan setiap hari, dengan penjelasan angka kecukupan gizi dan juga harga; dan kepada seluruh penerima manfaat, sekarang juga sedang disiapkan terkait dengan feedback (umpan balik) untuk hal yang dilayani, baik dari kecepatan waktu maupun dari kualitas menu,” ujar Dadan.
Di sisi lain, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin menegaskan bahwa Jaga Desa merupakan bentuk komitmen institusinya dalam menjaga tata kelola pemerintahan desa agar tetap bersih dan transparan.
“Program ini merupakan suatu wujud nyata dari komitmen kami, Kejaksaan, untuk terus mengawal dan memberikan suatu arahan kepada seluruh pemerintahan yang ada di desa dengan transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan hukum,” kata dia.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk memastikan tidak ada lagi praktik menyimpang di tingkat desa, terutama yang berkaitan dengan korupsi.