Indonesiainside.id – Program Jaminan Pensiun (JP) yang telah berjalan selama satu dekade dianggap memiliki peran penting dalam menjamin kesejahteraan pekerja di usia lanjut. Namun hingga kini, program tersebut masih belum menjangkau seluruh segmen pekerja, terutama mereka yang masuk dalam kategori pekerja rentan dan bukan penerima upah.
Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Decky Haedar Ulum, menyatakan bahwa JP adalah instrumen vital untuk menjamin kehidupan layak di masa tua.
“Program Jaminan Pensiun memiliki peranan vital dalam kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk menjamin derajat dan penghidupan yang layak pekerja di masa tua,” kata Decky di Jakarta, dikutip ANTARA, Rabu (2/7).
Sayangnya, implementasi program ini masih menghadapi berbagai tantangan. Saat ini, Jaminan Pensiun hanya diwajibkan untuk perusahaan menengah dan besar, sementara perusahaan kecil masih bersifat sukarela. Di sisi lain, pekerja bukan penerima upah belum memiliki akses ke program ini sama sekali.
“Untuk itu Kemnaker mendorong kepatuhan para pemberi kerja agar mengikutsertakan pekerjanya pada Program Jaminan Pensiun sesuai dengan ketentuan,” tambahnya.
Decky juga mengakui bahwa masih banyak pemberi kerja yang belum memahami pentingnya perlindungan hari tua bagi pekerjanya. Beberapa bahkan melihat keikutsertaan dalam program ini sebagai beban, bukan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.
“Sehingga mengakibatkan pekerja yang seharusnya memperoleh perlindungan jaminan sosial secara paripurna, hanya terlindungi sebagian,” jelasnya.
Hal ini diperparah oleh kenyataan bahwa sebagian besar pekerja di Indonesia merupakan pekerja informal atau bukan penerima upah. Mereka tidak memiliki akses terhadap JP, meskipun bisa mengikuti Program Jaminan Hari Tua (JHT) secara sukarela. Berbeda dengan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang bersifat wajib.
Untuk itu, perlu upaya edukasi dan literasi secara masif agar pekerja rentan memahami pentingnya perencanaan masa tua.
“Upaya tersebut tentunya tidak hanya dilakukan oleh Kemnaker maupun BPJS Ketenagakerjaan, melainkan dengan dukungan serta kolaborasi semua pemangku kepentingan, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah,” tuturnya.
Deputi Direktur The PRAKARSA, Victoria Fanggidae, juga menekankan pentingnya perluasan akses terhadap JP, terutama bagi pekerja yang tidak memiliki tabungan atau aset di masa tua. Tanpa perlindungan pensiun, banyak dari mereka yang akhirnya bergantung pada keluarga dan berisiko jatuh miskin.
“Masalah legalitas perlu disesuaikan, apakah itu revisi terhadap UU Nomor 40/2004 tentang SJSN, atau PP Nomor 45/2015 tentang Penyelenggaraan JP, sehingga legal bagi pekerja non PPU untuk mengikuti JP. Kedua, jika masalah legalitas sudah diselesaikan, outreach kepada pekerja rentan non-PPU harus lebih intens agar mereka mengetahui keberadaan JP dan tertarik,” jelasnya.
Merujuk pada riset The PRAKARSA tahun 2024, banyak pekerja informal sebenarnya ingin mengikuti JP, namun tidak tahu bagaimana cara mengaksesnya. Victoria mendorong agar skema JP dibuat lebih fleksibel, termasuk dari sisi besaran iuran dan mekanisme pembayaran.
“Skema JP juga perlu dibuat lebih fleksibel bagi mereka yang berpenghasilan kecil dan tidak tetap agar dapat tetap mengiur sesuai kemampuan mereka. Begitu juga masalah portabilitas yang perlu dijawab, di mana skema yang dibuat harus fleksibel dan tetap dapat diakses walaupun pekerja berganti-ganti status pekerjaan,” katanya.
Selain itu, ia mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan adanya skema bantuan iuran (PBI) untuk pensiun, seperti yang telah diterapkan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Hingga Mei 2025, tercatat 15.067.370 pekerja/buruh telah terdaftar sebagai peserta JP. Namun jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk mencakup seluruh angkatan kerja, terutama dari sektor informal. Jika tidak segera dilakukan pembenahan dan perluasan akses, perlindungan hari tua masih akan menjadi hak yang sulit dijangkau oleh mayoritas pekerja Indonesia.