Indonesiainside.id – Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Gatot Repli Handoko menyoroti bahwa keberadaan server yang digunakan pengendali judi online di luar negeri menjadi tantangan utama dalam upaya penegakan hukum.
“Mereka bersembunyi di negara-negara yang melegalkan judi, sehingga kita harus berkolaborasi dengan sejumlah negara untuk menangkap pengendali judi online,” kata Gatot dalam seminar bertajuk “Pengelolaan Komunikasi Krisis Dan Edukasi Penanganan Judi Online” yang diadakan oleh Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMJ di Jakarta, Rabu.
Gatot menjelaskan, penetrasi internet yang mencapai 212,9 juta pengguna (77 persen dari populasi) serta rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia, yang berada di urutan kedua terendah dunia, menjadi faktor pendorong meluasnya judi online di masyarakat.
“Sekarang ini satu orang bisa mempunyai dua hingga tiga gadget (gawai), yakni satu dipakai untuk bekerja dan satu lagi dipakai untuk game, termasuk untuk judi online,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa Polri akan terus melakukan penindakan, termasuk terhadap anggota Polri sendiri yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari implementasi program Astacita yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya poin ketujuh yang mencakup penguatan reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
“Kita komitmen untuk menindak bandar judi online, termasuk afiliasinya. Termasuk di dalam tubuh Polri kalau ada yang terlibat judi online akan kita tindak,” tegas Gatot.
Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2023, terdapat sekitar 3,2 juta masyarakat Indonesia yang bermain judi online, di mana 80 persen di antaranya adalah kelompok berpenghasilan rendah seperti pelajar, mahasiswa, buruh, petani, ibu rumah tangga, dan pegawai. Mayoritas pemain menyetor deposit di bawah Rp100 ribu. Perputaran uang judi online tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp600 triliun, dengan aliran dana terbesar menuju negara-negara ASEAN seperti Thailand, Kamboja, dan Filipina.
Selama periode 2019-2024, Polri telah mengungkap 6.386 kasus judi online dengan 9.096 tersangka, membekukan 6.081 rekening, dan memblokir 109.520 situs web. Pemberantasan dilakukan melalui edukasi media, patroli siber, penerapan sanksi pidana TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), penindakan terhadap oknum perbankan, serta aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat.
Di sisi lain, Kepala Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Dr. Tria Patrianti, M.I.Kom, mengungkapkan bahwa dalam dua tahun terakhir, iklan judi online telah menyusupi konten di perguruan tinggi.
“Bandar judi online biasanya memakai situs-situs yang tidak aktif untuk mempromosikan judi online,” ujar Tria.
Ia menyarankan pemerintah dan Kepolisian menyusun strategi persuasi untuk mencegah masyarakat mencoba judi online.
“Harus ada langkah nyata dari humas di pemerintahan untuk melakukan strategi persuasi agar masyarakat tidak terjebak praktik judi online,” pungkas Tria.