Indonesiainside.id – Menyongsong pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menyampaikan kabar gembira bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Pemerintah akan menggratiskan 1,35 juta Sertifikat Halal bagi produk UMK pada tahun 2026.
“Kabar gembira bagi kita semua, Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha mikro dan kecil dengan memberikan 1,35 juta Sertifikat Halal secara gratis pada tahun 2026,” ujar Ahmad Haikal Hasan, yang akrab disapa Babe Haikal, dalam acara media gathering di Jakarta, dikutip Rabu (24/12).
Ia mengungkapkan, komitmen pemerintah dalam mendukung UMK bukan kali pertama dilakukan. Pada tahun 2025, Presiden Prabowo juga telah memberikan kuota 1,14 juta Sertifikat Halal Gratis bagi pengusaha mikro dan kecil, yang seluruhnya telah direalisasikan oleh BPJPH.
Selain memperluas kuota sertifikasi halal gratis, BPJPH juga terus menyederhanakan regulasi guna mempermudah akses UMK. Pada 2025, BPJPH menerbitkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025 yang memasukkan usaha kuliner warung ke dalam kategori penerima Sertifikat Halal Gratis. Jenis usaha tersebut antara lain Warung Tegal, Warung Nasi Sunda, Warung Ayam Goreng, dan sejenisnya.
Sebelumnya, usaha warung dikategorikan sebagai jasa penyedia makanan yang wajib mengikuti skema sertifikasi halal reguler dengan biaya tertentu. Kini, pelaku UMK di sektor tersebut dapat mengakses Sertifikat Halal Gratis dengan pendampingan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H).
BPJPH juga menegaskan bahwa seluruh layanan sertifikasi halal, baik melalui skema self declare bagi UMK maupun skema reguler untuk usaha menengah dan besar, dilaksanakan secara transparan dan berbasis digital melalui sistem informasi SIHALAL. Skema sertifikasi halal reguler, sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, melibatkan sejumlah pihak di luar BPJPH, seperti Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Permohonan Sertifikasi Halal Reguler diajukan secara digital melalui ptsp.halal.go.id. Selanjutnya, pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh Auditor Halal dari LPH. Berdasarkan hasil audit tersebut, Komisi Fatwa MUI menetapkan status kehalalan produk, sebelum akhirnya BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal secara daring.
“Jadi dalam layanan sertifikasi halal secara digital ini tidak ada pertemuan fisik maupun komunikasi personal antara pegawai BPJPH dengan pelaku usaha yang mengurus Sertifikat Halal,” tegas Babe Haikal.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat kesiapan UMK menghadapi kewajiban sertifikasi halal 2026 sekaligus memperkuat daya saing produk UMK di pasar nasional maupun global.