Indonesiainside.id – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta mengajukan usulan kepada pemerintah untuk memberikan insentif pajak kepada pelaku usaha sebagai respons atas kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.
“Pemberian insentif bagi pelaku usaha bisa menjadi terobosan dari pemerintah. Misal, keringanan pajak atau pembayaran pinjaman di bank,” ujar Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Diana menilai langkah ini dapat membantu mengurangi beban pelaku usaha akibat kenaikan UMP, meskipun dampaknya dinilai tidak terlalu signifikan.
Ia menjelaskan, kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen berpotensi meningkatkan biaya operasional perusahaan. Beberapa perusahaan yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan kenaikan ini mungkin memilih untuk mempailitkan usahanya.
“Akibatnya, terjadi PHK massal,” ungkapnya.
Diana juga menekankan pentingnya dialog antara pemerintah dan pengusaha untuk menentukan besaran UMP secara bersama-sama di masa mendatang.
“Intinya, ke depan pemerintah harus bisa mengajak para pengusaha duduk bersama untuk membicarakan secara konkret terkait besaran kenaikan UMP per tahun. Harus dilakukan harmonisasi tripartit (pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja) sehingga ada win-win solution,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar pemerintah mempertimbangkan dinamika ekonomi global untuk merumuskan kebijakan yang menguntungkan semua pihak, baik pengusaha maupun pekerja, di tahun-tahun mendatang.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen dari Rp5.067.381 menjadi Rp5.396.760. Besaran ini berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Sebelum keputusan tersebut, Pemprov DKI Jakarta melibatkan berbagai pihak, seperti Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Dewan Pengupahan Provinsi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Badan Pusat Statistik (BPS), serta para pakar untuk membahas UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho, menyatakan bahwa pengusaha menerima kenaikan tersebut meskipun menjadi tambahan beban.
“Dari sisi pengusaha legowo walaupun sedikit beban berat. Namun karena ada kesepakatan. Serikat (Pekerja) juga tidak terlalu banyak menuntut,” katanya.
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih memiliki tugas menyelesaikan penetapan Upah Minimum Sektoral (UMS) 2025 sebelum 1 Januari 2025.