Indonesiainside.id – Sepanjang tahun 2024, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat sebanyak 2.305 kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di dalam negeri dan luar negeri. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengungkapkan bahwa kasus-kasus ini telah diterima dan sedang dalam proses penanganan oleh lembaga tersebut.
“Sebanyak 2.050 kasus diterima melalui Sekretariat Jenderal Komnas HAM di Jakarta, sementara 255 kasus lainnya berasal dari enam Sekretariat Jenderal Komnas HAM di provinsi-provinisi seperti Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua,” kata Atnike saat menghadiri peringatan Hari HAM Sedunia di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (11/12).
Adapun aduan yang diterima Komnas HAM datang melalui berbagai saluran, mulai dari pos, surat, daring, surel, proaktif, hingga audiensi langsung. Setelah diterima, aduan-aduan tersebut didistribusikan untuk ditindaklanjuti dengan beberapa langkah, di antaranya pemantauan sebanyak 709 kasus, mediasi untuk 213 kasus, serta pemberian saran atau upaya lain untuk 682 kasus. Sebanyak 701 aduan lainnya bersifat tembusan.
Atnike juga menjelaskan bahwa Komnas HAM tidak hanya menunggu aduan, tetapi juga melakukan respons cepat terhadap dugaan pelanggaran HAM yang terdeteksi melalui media massa atau sumber lainnya yang dapat diverifikasi. Dalam merespons hal ini, Komnas HAM mengeluarkan surat respons cepat atau surat perlindungan untuk menangani kasus-kasus yang berpotensi meluas dan berdampak besar, seperti yang mengakibatkan korban luka berat atau jiwa.
“Sejak awal tahun 2024, Komnas HAM telah mengeluarkan enam surat respons cepat atau surat perlindungan,” tambah Atnike.
Menurutnya, mekanisme penanganan pelanggaran HAM ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dengan melibatkan fungsi pemantauan, pengawasan, penyelidikan, serta mediasi. Meskipun jumlah kasus pelanggaran HAM yang diterima Komnas HAM pada 2024 sedikit lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Atnike menegaskan pentingnya penguatan respons cepat dalam menghadapi setiap potensi pelanggaran HAM.