Indonesiainside.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) memerintahkan seluruh kejaksaan tinggi menghentikan kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah hukumnya masing-masing.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan perintah penghentian diterbitkan karena masa pengumpulan data telah berakhir. Surat tersebut juga dikeluarkan untuk mencegah penyalahgunaan dalam pelaksanaannya.
“Benar, surat itu dikeluarkan karena batas waktu pengumpulan data-data sudah selesai dan surat itu dikeluarkan supaya tidak disalahgunakan dalam pelaksanaannya,” kata Anang di Jakarta, Senin.
Perintah penghentian tercantum dalam Surat Nomor B-3256/F.2/Fd.2/07/2026 yang diterbitkan pada Jumat, 10 Juli 2026. Surat tersebut ditandatangani Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi.
Surat terbaru itu merupakan tindak lanjut dari Surat Jampidsus Nomor B-2668/F.2/Fd.2/06/2026 tertanggal 15 Juni 2026.
Dalam surat sebelumnya, seluruh kepala kejaksaan tinggi diminta menginventarisasi dan melaporkan berbagai persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Namun, setelah adanya disposisi Jaksa Agung mengenai pemberitaan media terkait pengumpulan data dan keterangan di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah, kegiatan tersebut diperintahkan untuk dihentikan.
Seluruh kepala kejaksaan tinggi selanjutnya diminta memastikan tidak ada lagi kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait program MBG di wilayah hukum masing-masing.
Sebelumnya, beredar surat yang disebut berasal dari Kepala Subbidang Pengamanan Internal Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Tengah. Surat itu membahas dugaan pemeriksaan oleh pihak kejaksaan terhadap sejumlah pengelola SPPG.
Dalam surat tersebut, sejumlah personel Polri yang menjadi pengelola SPPG disebut diminta tidak memenuhi panggilan kejaksaan apabila tidak disertai prosedur pendampingan yang sah.
Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebelumnya juga membantah telah melakukan pemeriksaan terhadap pengelola SPPG. Kejagung menegaskan kegiatan yang sebelumnya dilakukan merupakan pengumpulan data dan keterangan dalam rangka menginventarisasi persoalan pelaksanaan program MBG, bukan pemeriksaan dalam proses penyidikan.(Nto)