Indonesiainside.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali menegaskan komitmennya mendorong pelaku industri kecil dan menengah (IKM) menembus pasar global. Upaya ini menguat melalui penandatanganan pembaruan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Indonesia Eximbank/Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), sebuah kolaborasi strategis yang berfokus pada pengembangan IKM berorientasi ekspor.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, kerja sama lintas lembaga ini menjadi pondasi penting dalam memperkuat ekosistem ekspor nasional. IKM, ujarnya, bukan hanya tulang punggung industri, tetapi juga penopang utama rantai pasok dan pemerataan ekonomi di daerah.
“IKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Ketika IKM tumbuh dan menguat, maka pondasi ekonomi nasional ikut kokoh. Karena itu, Kemenperin mendorong perluasan akses informasi, pendampingan, hingga fasilitas pembiayaan agar IKM semakin siap memasuki pasar global,” kata Menperin dalam keterangannya, Selasa (2/12).
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Dirjen IKMA Kemenperin Reni Yanita dan Ketua Dewan Direktur sekaligus Plt. Direktur Eksekutif LPEI Sukatmo Padmosukarso pada 24 November 2025. Perjanjian yang berlaku hingga tiga tahun ke depan ini melanjutkan kerja sama yang telah berjalan sejak 2017.
Reni mengungkapkan potensi besar IKM dalam mendorong ekspor nasional. Berdasarkan data BPS 2024, Indonesia memiliki 4,435 juta unit IKM, setara 99,79% dari total industri nasional. “Pada Triwulan III 2025, sektor IKM menyumbang 21,01% output industri manufaktur dan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan lebih dari 12,8 juta orang, atau 66,52% tenaga kerja industri nasional,” jelasnya.
Ia menegaskan penguatan daya saing IKM harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penyediaan data potensi ekspor, akses pembiayaan, penjaminan dan asuransi, hingga layanan konsultasi untuk memahami persyaratan pasar global. “Kerja sama ini juga telah melahirkan berbagai program pendampingan teknis dan fasilitasi standar produksi agar IKM mampu memenuhi kebutuhan pasar internasional yang semakin ketat,” tambahnya.
Sejak awal kolaborasi, Kemenperin dan LPEI telah menggulirkan sejumlah program nyata, termasuk pembinaan melalui Desa Devisa yang menyentuh berbagai sentra produksi: lada hitam di Lampung Timur, sagu dan kopi di Kepulauan Meranti, gula aren di Maros dan Pacitan, hingga kemiri di Nusa Tenggara Barat.
Penguatan standar produksi juga dilakukan lewat pembangunan fasilitas dapur bersih dan pemenuhan standar Good Manufacturing Practices, seperti CPPOB. IKM binaan pun aktif didorong mengikuti Trade Expo Indonesia 2022, yang membuka akses pasar baru bagi produk berstandar ekspor.
Peningkatan kapasitas ekspor turut didukung melalui program Coaching Program for New Exporters (CPNE) serta fasilitasi terkait pemanfaatan DAK Non Fisik Sentra IKM. “Kami berharap pembaruan MoU ini mampu melahirkan program quick win yang lebih terukur dan efektif, sekaligus menjadi model berkelanjutan bagi sentra IKM lainnya. Dengan dukungan pendampingan, pembiayaan, dan perluasan akses pasar, kami yakin kontribusi IKM terhadap ekspor nasional akan terus meningkat,” ujar Reni.
Dari sisi lembaga pembiayaan, LPEI memastikan telah memperluas cakupan dukungan bagi pelaku IKM. Sukatmo menuturkan pihaknya telah melatih 47 IKM dari 13 provinsi, dengan delapan IKM di antaranya sudah memperoleh fasilitas pembiayaan ekspor.
“Kami ingin memastikan bahwa IKM Indonesia berani mendunia dan memiliki kesiapan penuh untuk bersaing secara internasional,” tegasnya. LPEI disebutkan terus memperkuat ekosistem ekspor melalui pembiayaan, penjaminan, asuransi, serta layanan konsultasi yang terintegrasi.
Dengan pembaruan MoU ini, Kemenperin dan Indonesia Eximbank sepakat semakin memantapkan langkah untuk memperkuat strategi pengembangan IKM berorientasi ekspor. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya menciptakan eksportir-eksportir baru, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global melalui peningkatan kualitas produksi dalam negeri.