Indonesiainside.id – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kebijakan kenaikan harga jual eceran (HJE) rokok yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2024. Menurut INDEF, kebijakan ini berisiko meningkatkan peredaran rokok ilegal di Indonesia.
Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi INDEF, Andry Satrio Nugroho menjelaskan bahwa meskipun pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT), namun kenaikan HJE pada hampir semua produk tembakau justru akan mengganggu pengendalian rokok ilegal. Andry berpendapat, langkah ini malah akan mendorong konsumen beralih ke rokok ilegal, yang harganya lebih murah.
“Dengan menggunakan alasan pengendalian untuk menaikkan HJE, namun mengganggu pilar yang lain, yakni pilar pengendalian rokok ilegal. Dengan menaikkan HJE, harga rokok akan tetap naik,” ujar Andry melalui sambungan telepon pada Senin (16/12/2024).
Menurut INDEF, ketimpangan harga antara rokok legal dan ilegal yang semakin lebar akan memperburuk situasi, di mana semakin banyak masyarakat yang beralih ke rokok ilegal. Hal ini menyebabkan kebocoran penerimaan negara, baik dari cukai maupun pajak pertambahan nilai (PPN). Rokok ilegal, yang tidak dikenakan cukai dan PPN, tidak hanya merugikan pendapatan negara, tetapi juga menghambat pencapaian target penerimaan negara yang ditetapkan dalam APBN.
Andry menambahkan, jika kebijakan ini menyebabkan peralihan konsumsi rokok legal ke ilegal, maka pemerintah mungkin akan kesulitan mencapai target penerimaan CHT yang diperkirakan sebesar Rp230,09 triliun pada 2025. “Pasti negara akan kehilangan penerimaan tidak hanya dari cukai, tetapi dari PPN. Jadi, pemerintah harus segera melakukan upaya yang ekstra ordinari. Jika tidak, kebocoran terkait dengan penerimaan negara itu tidak akan teratasi,” tegasnya.
Lebih jauh, Andry juga mengingatkan dampak dari rokok ilegal terhadap perekonomian daerah. Industri tembakau yang berkontribusi besar terhadap ekonomi daerah bisa terganggu, terutama jika penurunan permintaan akibat maraknya rokok ilegal terjadi. Mengingat PMK 97/2024 sudah ditetapkan, Andry menekankan pentingnya pemerintah untuk memastikan konsumsi rokok tidak beralih ke produk ilegal.