Indonesiainside.id – Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah, mengimbau pemerintah untuk mempertimbangkan pemberian insentif kepada masyarakat jika tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dinaikkan menjadi 12 persen pada tahun 2025. Menurut Budihardjo, kebijakan tersebut penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah potensi peningkatan beban pajak.
“Kalau enggak bisa ditunda, itu kan tambahan jadi 12 persen, bisa dikembalikan dengan meningkatkan daya beli, bisa berupa satu program, misalnya program kesehatan, ke rakyat bawah stimulus ekonomi dari uang tambahan itu,” ujar Budihardjo saat dihubungi di Jakarta, dikutip ANTARA, Rabu (28/8).
Meskipun kenaikan PPN ini tidak akan berdampak langsung pada sektor ritel dalam jangka pendek, Budihardjo menekankan pentingnya stimulus untuk menjaga daya saing ekonomi dalam jangka menengah hingga panjang. Ia menambahkan bahwa tanpa adanya insentif yang dikembalikan kepada masyarakat, kenaikan tarif ini dapat mengurangi daya beli, khususnya di kalangan kelas menengah.
“Kalau naik 1 persen, jawaban saya enggak langsung bikin sepi, cuma ada jangka panjang dan menengah yang harus dipikirkan,” katanya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah masih berkoordinasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai kebijakan kenaikan PPN ini. Sri Mulyani menjelaskan bahwa Prabowo telah memahami kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang mencakup rencana kenaikan tarif PPN secara bertahap.
Dalam UU HPP, disebutkan bahwa tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10 persen, sudah dinaikkan menjadi 11 persen pada 1 April 2022, dan akan kembali dinaikkan menjadi 12 persen paling lambat pada 1 Januari 2025. Meski demikian, UU HPP juga membuka kemungkinan untuk menyesuaikan tarif PPN antara 5 persen hingga 15 persen, tergantung pada kondisi ekonomi.
Sri Mulyani juga menggarisbawahi bahwa pemerintah telah memberikan pembebasan PPN untuk kelompok tertentu, termasuk kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Namun, insentif ini lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah ke atas.