Turis Ramai Namun Hotel Sepi, KPPU Soroti Persaingan Tidak Sehat dan Akomodasi Ilegal

Indonesiainside.id – Kendati angka kunjungan wisatawan di berbagai daerah wisata terus menunjukkan tren positif, para pelaku industri perhotelan yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) justru mengeluhkan banyaknya kamar hotel yang kosong.

Pekan lalu (23/4), PHRI menemui Kementerian Pariwisata (Kemenpar) guna menyampaikan keresahan atas sepinya okupansi hotel yang diduga dipicu oleh maraknya akomodasi ilegal serta berkurangnya anggaran perjalanan dinas pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Eugenia Mardanugraha menyoroti adanya potensi persaingan usaha tidak sehat dalam sektor perhotelan. Ia menjelaskan turunnya permintaan terhadap hotel salah satunya akibat pemangkasan anggaran atau efisiensi pemerintah sehingga menciptakan over supply kamar.

“Saat terjadi oversupply, hotel-hotel mulai menurunkan harga secara drastis. Ini membuka celah munculnya penginapan ilegal yang menjual kamar dengan harga jauh lebih murah karena tidak dibebani biaya perizinan,” ujar Eugenia kepada Indonesiainside, dikutip Kamis (1/5).

Lebih lanjut Eugenia menilai, praktek banting harga antar pelaku usaha hotel tidak hanya merusak struktur tarif industri, tetapi juga menimbulkan efek domino berupa kemunculan penginapan tanpa izin resmi yang ikut bersaing menawarkan harga rendah. “Kalau dari sudut pandang persaingan usaha, ini sudah masuk dalam kategori perang harga yang memicu tindakan ilegal,” tegasnya.

Kondisi demikian alhasil membuat tidak sehat bagi industri perhotelan dan menimbulkan ketimpangan dalam persaingan. Ia pun mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan relaksasi anggaran kegiatan yang berhubungan dengan hotel, seperti seminar dan perjalanan dinas. Namun, ia juga mengingatkan bahwa efisiensi anggaran harus direspons dengan penyesuaian harga yang realistis oleh pihak hotel.

KPPU sendiri, menurutnya, telah mengatur larangan praktik predatory pricing dan manipulasi biaya produksi. Mengacu Pasal 20 dan 21 dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Hotel juga harus jujur mengenai struktur biaya produksinya. Mereka tidak boleh menjual di bawah harga pokok produksi demi persaingan. Itu termasuk jual rugi dan melanggar hukum,” tukasnya.

Terkait munculnya aplikasi online travel agent (OTA) ilegal yang menjual kamar hotel dengan harga sangat murah, bahkan melalui platform seperti TikTok, Eugenia mengingatkan bahwa pelaku usaha perhotelan bisa melaporkannya ke KPPU.

“Kalau OTA itu ilegal dan menjual kamar hotel dengan harga tak masuk akal, itu jelas bisa menjadi temuan bagi KPPU. Tapi pelaporan harus disertai data dan perhitungan biaya yang masuk akal,” katanya.

Ia menekankan, hotel yang mengeluhkan harga tidak wajar juga harus terbuka mengenai struktur biayanya. Jika pelaporan dilakukan hanya untuk mempertahankan margin besar tanpa dasar, maka laporan bisa dinilai tidak sah.

Eugenia mendorong PHRI dan pelaku usaha hotel lainnya untuk aktif melaporkan praktik tidak sehat yang mereka temukan, baik berupa penginapan tanpa izin maupun OTA ilegal. Namun, ia mengingatkan bahwa kejujuran dan transparansi dalam pembuktian biaya produksi dan struktur tarif sangat penting agar proses penegakan hukum berjalan adil.

“Persaingan usaha itu harus sehat. Tidak boleh ada yang menjual rugi, tidak boleh manipulasi biaya. Dan yang pasti, pelaku usaha ilegal yang merusak pasar, itu bisa dan harus ditindak,” tutupnya.

Tinggalkan Komentar