Indonesiainside.id – Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar yang baru, Bahlil Lahadalia menekankan bahwa hubungan dekat antara pimpinan partai dengan pemerintah bukanlah hal baru dalam sejarah Partai Golkar. Ia menyebut bahwa sejumlah Ketum Golkar sebelumnya, mulai dari Jusuf Kalla hingga Airlangga Hartarto, juga memiliki hubungan erat dengan pemerintah pada masanya.
Bahlil mengingatkan bahwa Partai Golkar sejak awal merupakan instrumen politik yang dilahirkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, ia merasa tidak adil jika ada pihak yang menganggap dirinya hanya bisa menjadi Ketum Golkar karena kedekatannya dengan pemerintah saat ini.
“Kenapa calon-calon terdahulu dinyatakan tidak salah, kok saya dinyatakan salah?” ujar Bahlil dalam pidato visi dan misinya yang disampaikan di Munas XI Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Jakarta, ANTARA, dikutip Rabu (21/8).
Bahlil mengulas kembali sejarah Munas Partai Golkar tahun 2004 di Bali, di mana Jusuf Kalla berhasil mengalahkan Akbar Tandjung dalam pemilihan Ketum, yang menurut Bahlil, kemenangan tersebut tidak lepas dari kedekatan Jusuf Kalla dengan pemerintah saat itu, di mana ia menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ia juga menyebut Munas berikutnya, yang mempertemukan Surya Paloh dan Aburizal Bakrie sebagai calon Ketum. Menurutnya, Surya Paloh mendapat dukungan dari Jusuf Kalla, sementara Aburizal Bakrie didukung oleh Presiden SBY, yang akhirnya memenangkan Bakrie sebagai Ketum.
“Setelah Pak Ical (Aburizal) selesai, muncul Pak Setya Novanto lewat Munaslub. Posisinya Pak Setya Novanto sebagai Ketua DPR dekat dengan Pak Jokowi, Alhamdulillah menang,” lanjut Bahlil.
Kemudian, Airlangga Hartarto menjadi Ketum Golkar karena kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo, di mana saat itu Airlangga menjabat sebagai Menteri Perindustrian. “Senior-senior mohon maaf luruskan kalau saya salah,” pungkas Bahlil.