PKB Minta Jalur Mandiri PTN Tak Jadi Ruang Komersialisasi Pendidikan

Indonesiainside.id – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Habib Syarief Muhammad, meminta pemerintah membenahi jalur mandiri seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Ia menilai jalur tersebut tidak boleh menjadi ruang komersialisasi pendidikan tinggi.

Sorotan itu disampaikan Habib Syarief dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Habib Syarief awalnya mengapresiasi kebijakan pembatasan daya tampung perguruan tinggi negeri. Menurut dia, kebijakan tersebut secara konsep sudah baik karena dapat menjaga keseimbangan ekosistem pendidikan tinggi antara PTN dan perguruan tinggi swasta.

“Secara konseptual ini sangat indah, sangat baik dan positif. Namun dalam tataran implementasi perlu mendapatkan pengawalan yang lebih jauh,” ujar legislator asal Dapil Jawa Barat I itu.

Menurut dia, pembatasan daya tampung PTN merupakan langkah penting agar PTS mendapat ruang tumbuh yang lebih adil. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan kebijakan pendidikan tinggi tidak membuat PTS merasa semakin terpinggirkan.

“Jangan ada lagi adagium di kalangan PTS, pemerintah membunuh secara pelan-pelan PTS. Itu kata-kata yang apatis dan sering kita dengar,” bebernya.

Namun, Habib Syarief mengingatkan pembatasan daya tampung pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes tidak akan cukup jika jalur mandiri masih menyisakan celah. Ia meminta pemerintah memastikan tidak ada lagi istilah jalur mandiri tambahan dalam sistem penerimaan mahasiswa baru.

“Jadi, yang lain sudah dibatasi, tapi jalur mandiri masih ada embel-embel tambahan. Jadi pemerintah harus memberikan kepastian tidak adanya istilah mandiri tambahan,” tegas politisi berlatar belakang ulama itu.

Habib Syarief menilai jalur mandiri selama ini kerap dipersepsikan dekat dengan praktik komersialisasi. Salah satu penyebabnya adalah adanya uang pangkal atau sumbangan pengembangan institusi yang nilainya sangat tinggi.

Ia mencontohkan sejumlah PTN di Bandung yang disebut mematok uang sumbangan hingga Rp1 miliar, bahkan Rp1,5 miliar untuk jurusan tertentu. Kondisi ini, menurut dia, berisiko menimbulkan kesan bahwa PTN hanya dapat diakses kelompok ekonomi mampu.

“Hal ini memicu persepsi bahwa PTN hanya bisa diakses oleh kelompok yang berkecukupan. Sementara mahasiswa yang cerdas, tapi karena kemampuan ekonomi rendah, tidak bisa memanfaatnya,” terangnya.

Selain soal biaya, Habib Syarief juga menyoroti transparansi seleksi jalur mandiri. Jika jalur prestasi dan ujian tulis dilakukan lebih terbuka, ia menilai jalur mandiri masih sering dipandang seperti kotak hitam.

Menurut dia, masyarakat sulit memverifikasi apakah calon mahasiswa diterima karena nilai seleksi atau karena kemampuan membayar uang sumbangan. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat akuntabilitas sistem penerimaan mahasiswa baru.

Habib Syarief juga menyinggung sejumlah dugaan kecurangan dalam proses seleksi masuk PTN. Ia menyebut kasus peserta seleksi yang memakai alat bantu dengar di Universitas Diponegoro, kasus 79 calon mahasiswa anomali di Universitas Airlangga Surabaya, serta kasus perjokian di UPN Veteran Jawa Timur.

Menurutnya, berbagai permasalahan tersebut harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem seleksi secara menyeluruh. Jalur mandiri, kata dia, harus dibuka secara transparan, dibatasi dengan jelas, dan tidak boleh menjadi jalan pintas bagi mereka yang hanya unggul secara finansial.

“Pemerintah harus memberikan kepastian tidak adanya istilah mandiri tambahan,” tegasnya.

Tinggalkan Komentar