Indonesiainside.id, Wuhan – Pihak berwenang di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina—tempat pertama kali wabah virus corona (Covid-19) terdeteksi pada akhir tahun lalu—menegaskan kembali larangan pemerintah pusat terkait konsumsi dan perdagangan hewan-hewan liar. Selama ini, pasar di kota itu memang terkenal sebagai tempat jual beli satwa liar dan eksotis.
“Platform perdagangan daring, pasar komersial, pasar ternak, restoran, serta perusahaan transportasi dan logistik tidak boleh menyediakan tempat atau layanan untuk konsumsi satwa liar,” ungkap Pemerintah Kota Wuhan di laman resminya yang dikutip South China Morning Post, Kamis (21/5/2020).
Pernyataan di laman itu juga melarang perburuan hewan liar, kecuali untuk tujuan penelitian ilmiah, pengaturan populasi, dan pemantauan penyakit epidemi. Pembatasan serupa diterapkan pada pembiakan hewan yang tidak dijinakkan, dengan pengecualian untuk tujuan perlindungan spesies, penelitian ilmiah dan pameran hewan (seperti kebun binatang dan taman safari) yang telah disetujui pemerintah.
Keputusan dari Pemerintah Kota Wuhan kali ini muncul setelah pemerintah pusat (Beijing) mengambil tindakan cepat untuk melarang konsumsi dan perdagangan hewan liar pada 24 Februari lalu. Karena Covid-19 telah menyebar di seluruh dunia, Cina pun menghadapi kritik luas terkait penanganan awal wabahnya yang terkesan ditutup-tutupi.
Bahkan, kini telah berkembang seruan internasional yang menuntut diadakannya penyelidikan independen tentang asal-usul penyakit tersebut. Seruan itu terutama didengungkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya, Inggris.
Sebagian besar peneliti percaya bahwa virus corona Wuhan berpindah dari hewan ke manusia sebelum akhirnya menyebar dan bermutasi.
Sementara, Pasar Grosir Makanan Laut Huanan di Wuhan, yang sempat menjadi fokus awal wabah Covid-19, sampai kini belum dikonfirmasi sebagai sumber dari krisis pandemi corona. Pasar basah tersebut diketahui juga menjual hewan-hewan liar dan unggas hidup sebelum akhirnya ditutup pada Januari lalu.
Sejak diberlakukannya larangan perdagangan hewan liar, lembaga pemerintah baik di tingkat nasional maupun provinsi, telah menerbitkan rencana untuk memberikan kompensasi kepada para pedagang satwa liar yang terkena dampak dari kebijakan itu.
Pada 8 April, Kementerian Kehutanan Cina menerbitkan pemberitahuan yang mewajibkan para pejabat daerah untuk memberikan kompensasi kepada peternak. Beberapa provinsi, termasuk Hunan, Guangdong, dan Jiangxi, telah menanggapi instruksi pemerintah pusat itu.
Pada Senin (18/5/2020) lalu, Pemerintah Hunan menyatakan bakal memberi kompensasi berupa dana tunai kepada peternak yang selama ini memperdagangkan satu atau lebih dari 14 jenis satwa liar, termasuk tikus bambu, babi guinea, kijang, musang dan ular. Syaratnya, mereka harus melepaskan hewan-hewan itu kembali ke alam liar atau membuangnya.
Kompensasi yang akan dibayarkan pemerintah cukup variatif, mulai dari 24 yuan untuk seekor marmut hingga 2.457 yuan untuk seekor kijang. (AIJ)