Indonesiainside.id – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan bahwa kebijakan larangan impor unggas dan telur asal Indonesia oleh pemerintah Arab Saudi tidak berkaitan dengan isu halal, melainkan lebih pada pemenuhan standar kesehatan dan kualitas produk.
Atase Perdagangan RI di Riyadh Zulvri Yenni menjelaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari regulasi otoritas setempat untuk memastikan mutu produk yang beredar di pasar domestik.
“Larangan impor ini tidak berkaitan dengan isu halal, tetapi lebih kepada isu pemenuhan kualitas mutu untuk memenuhi persyaratan kesehatan, regulasi, dan standar yang berlaku,” ujar Zulvri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (3/3).
Larangan tersebut ditetapkan oleh Saudi Food and Drug Authority (SFDA) melalui kebijakan Nomor 6057 yang mulai berlaku pada 1 Maret 2026. Dalam kebijakan itu, Arab Saudi melarang impor unggas dan telur secara total dari 40 negara serta secara parsial dari 16 negara lainnya.
Zulvri menegaskan bahwa sertifikat halal Indonesia tetap diakui di Arab Saudi sejak penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan SFDA pada 19 Oktober 2023.
Menurutnya, kebijakan terbaru tersebut justru menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperbarui status bebas flu burung agar akses pasar ekspor kembali terbuka.
Saat ini Indonesia belum merealisasikan kembali ekspor unggas dan telur ke Arab Saudi karena belum memperoleh status bebas flu burung berdasarkan laporan terbaru World Organisation for Animal Health (WOAH) yang diperbarui pada 28 Januari 2026.
Zulvri mengatakan, status bebas flu burung akan berdampak signifikan terhadap peluang pembukaan kembali pasar Arab Saudi bagi produk unggas nasional.
SFDA sendiri akan meninjau secara berkala daftar larangan impor tersebut dengan mempertimbangkan perkembangan situasi kesehatan hewan global, khususnya terkait wabah flu burung.
“Kebijakan baru Arab Saudi ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperbarui status bebas virus flu burung sesegera mungkin di laporan WOAH. Hal ini penting agar pangsa ekspor kita tidak diambil negara kompetitor, terutama dari ASEAN seperti Thailand dan Singapura, yang tidak masuk daftar larangan Arab Saudi,” kata Zulvri.
Indonesia masuk dalam daftar larangan total bersama sejumlah negara lain seperti Afghanistan, Azerbaijan, Jerman, Iran, Bosnia dan Herzegovina, Taiwan, Korea Selatan, Korea Utara, Jepang, dan Inggris.
Meski demikian, peluang ekspor tetap terbuka untuk produk unggas yang telah melalui proses pengolahan tertentu. Berdasarkan penjelasan SFDA, daging unggas yang telah dipanaskan atau diproses dengan metode yang mampu menghilangkan virus Newcastle dapat dikecualikan dari larangan tersebut.
Namun, produk tersebut harus dilengkapi sertifikat kesehatan resmi dari otoritas berwenang di negara asal yang diakui oleh SFDA.