Indonesiainside.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang mencatat sebanyak 57,26 persen dari 241 permintaan layanan konsumen yang masuk hingga September 2025 berkaitan dengan aktivitas keuangan ilegal, terutama kasus pinjaman online (pinjol) ilegal.
Kepala OJK Malang Farid Faletehan mengatakan secara keseluruhan pihaknya telah menerima 1.792 permintaan layanan konsumen hingga September 2025, atau meningkat sekitar 42,34 persen dibandingkan tahun sebelumnya. “Sebagian besar layanan terkait aktivitas keuangan ilegal, umumnya karena masyarakat terjebak pinjaman online yang tidak berizin,” kata Farid di Malang, Jawa Timur, Kamis (9/10).
Ia menjelaskan, dari total permintaan layanan tersebut 710 layanan berasal dari sektor perbankan, dengan topik terbanyak terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau 24,31 persen, 333 layanan berasal dari perusahaan fintech lending, dengan isu utama fraud eksternal seperti penipuan, pembobolan rekening, skimming, dan kejahatan siber (29,13 persen), serta 297 layanan berasal dari perusahaan pembiayaan, dengan topik utama SLIK (25,25 persen).
Farid mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan legalitas lembaga jasa keuangan sebelum melakukan transaksi, terutama layanan berbasis digital. “Masyarakat bisa mengecek legalitas perusahaan fintech lending melalui situs resmi OJK (ojk.go.id) atau layanan konsumen OJK via WhatsApp 081-157-157-157,” ujarnya.
Secara nasional, sejak 1 Januari hingga 21 September 2025, OJK telah menerima 16.685 pengaduan terkait entitas keuangan ilegal. Dari jumlah tersebut, 13.313 pengaduan menyangkut pinjol ilegal dan 3.372 pengaduan terkait investasi ilegal.
Selain itu, Satgas PASTI (Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal Terpadu) bersama Indonesia Anti Scam Centre (IASC) menemukan 22.993 nomor kontak yang dilaporkan korban penipuan di seluruh Indonesia. “Satgas PASTI berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI untuk menganalisis serta memblokir nomor-nomor yang terbukti digunakan dalam aksi penipuan,” jelas Farid.