MAKASSAR – Ketua Mahkamah Agung RI Prof M Syarifuddin mengusulkan agar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri (PN). Usulan tersebut disampaikan Ketua MA pada peresmian PTSP Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus di Makassar, Jumat (7/07/2023).
Menurut dia, model PTSP yang sudah ada akan lebih baik jika dikoneksikan dengan model MPP yang diterapkan di pemerintah daerah (pemda). Dengan begitu, maka semua bentuk pelayanan akan semakin mudah dan terintegrasi.
“Dengan adanya PTSP, di Pemda juga ada MPP, maka ini perlu dikoneksikan dengan IT agar pelayanannya terjalin baik,” kata Syarifuddin saat berada di Makassar.
Dia berharap ada petugas IT di PTSP yang bisa membantu masyarakat menyambungkan sistem pelayanan di PTSP dengan MPP milik pemda. Upaya ini semata-mata untuk menciptakan badan peradilan Indonesia yang agung yang dimaknai dengan peradilan modern berbasis IT.
Dia mencontohkan, jika selama ini seseorang melakukan kasasi atau PK maka akan mengirim banyak berkas ke Mahkamah Agung. Selain memakan banyak biaya, juga memiliki risiko lain sehingga dapat dikoneksikan melalui MPP yang berbasis IT.
“Dengan berlakunya IT, maka hanya satu kali tombol saja berkas itu sudah masuk ke Mahkamah Agung,” ucapnya.
Langkah PTSP ini dinilai akan memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan zero Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN).
Pada peresmian PTSP PN Makassar, hadir Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama jajaran Forkompinda. Hal itu, kata dia, merupakan tanda yang baik dalam menjalin kerja sama antarlembaga peradilan termasuk dengan pemerintah daerah.
“Pak wali bersama Forkompinda menyempatkan waktu untuk hadir di sini, kami berterimakasih sekali. Ini suatu pertanda bagi kami, antara pemerintah daerah setempat punya kerjasama yang baik dengan peradilan di sini,” katanya.
Dia menjelaskan, PTSP adalah wujud nyata dari badan peradilan untuk mewujudkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan dengan zero KKN. Syarifuddin mengharapkan layanan yang diberikan di PTSP bukan saja administrasi umum tetapi administrasi khusus juga, teknis judicial juga bisa.
Olehnya, pengunjung tidak langsung masuk ke dalam tetapi cukup di pelayanan terpadu satu pintu itu, terbuka dan dapat dilihat oleh siapapun. Bahkan, sebut dia, PTSP bisa dipantau dari ruang kerja. Waktunya pun real-time dan anytime sehingga dapat diketahui apa saja yang terjadi.
Menanggapi usulan Ketua MA, Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto menyambut baik kolaborasi Pemkot dengan lembaga peradilan. Sebelumnya , Danny menyampaikan pihaknya juga siap mengakomodasi pelayanan publik bagi Pengadilan Negeri (PN) Makassar Kelas 1A Khusus di Makassar Government Center (MGC) pada 2023.
MGC yang direncanakan tuntas pembangunannya 2023 nanti ini bakal memberikan ruang (space) untuk PN Makassar dalam menunjang pelayanan masyarakat di Makassar.
“Kami sangat bersyukur sekali karena kami lagi bangun namanya Makassar Government Center. Di situ nanti ada MPP, Mal Inovasi, Mal Investasi hingga Mal UMKM. Jadi nanti kita siapkan ruang juga buat Pengadilan Negeri Makassar,” kata Danny saat menerima Audiensi Ketua PN Makassar Kelas 1A Khusus, beberapa waktu lalu. (Aza)