Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah merilis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23/2020, yang mengatur pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam mengatasi dampak pandemi virus corona.
Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa bank jangkar atau bank peserta, yang menjalankan fungsi penyaluran bantuan likuiditas pemerintah ke bank-bank lain, ialah bank yang termasuk dalam 15 kategori bank beraset besar. Bank peserta itu akan bertugas menyalurkan bantuan likuiditas ke pada bank-bank pelaksana.
“Risikonya di siapa? sudah dibahas dengan Menteri Keuangan, akan ada penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) ” ujar Wimboh, di media gathering daring, Jumat (15/5).
Wimboh menegaskan tugas yang diberikan bank jangkar, berupa menyalurkan bantuan likuiditas tidak akan membebani likuiditas bank itu. Risiko likuiditas akan terjaga dengan penjaminan LPS itu. Bahkan bank jangkar juga akan mendapatkan margin dari penyaluran bantuan likuiditas tersebut.
“Skema penyangga likuiditas ini, bank pelaksana mengajukan proposal penyangga likuiditas kepada bank jangkar. Risiko kredit dari penempatan likuiditas ke bank pelaksana dimitigasi, dengan agunan kredit lancar dan dijamin oleh LPS,” kata Wimboh.
Sebelumnya, Wimboh pernah menyebutkan bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas bisa melakukan mekanisme antarbank dengan bank Himbara (Himpunan Bank Milik negara). Hal ini karena bank Himbara mendapatkan likuiditas yang digelontorkan dari Kementerian Keuangan melalui Bank Indonesia (BI).
“Mekanisme dengan fasilitas BI dari pinjaman melalui Kementerian Keuangan, di mana mekanisme itu ditaruh sebagai deposito di bank Himbara sehingga Himbara bisa mengadakan likuiditas, ” ujar Wimbo, di rapat dengar pendapat dengan DPR RI.
“Apabila ada bank yang kurang likuiditas bisa ke bank Himbara, pakai dana dari Kementerian Keuangan itu,” tambah, Wimboh.
Namun, saat di media gathering, Wimboh belum mau menjawab, apakah bank Himbara bakal menjadi bank jangkar untuk menyalurkan bantuan likuiditas dari pemerintah itu. (SD)