JAKARTA — Ombudsman Republik Indonesia melakukan kajian cepat (rapid assessment) terkait dugaan malaadministrasi dan akuntabilitas pelayanan publik dalam insiden kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, Jawa Barat. Kajian ini difokuskan pada evaluasi menyeluruh mulai dari pencegahan sebelum kejadian, penanganan saat kecelakaan hingga langkah perbaikan pascakejadian.
Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, mengatakan perhatian utama tertuju pada pengelolaan perlintasan sebidang yang dinilai masih menyimpan persoalan serius terkait koordinasi dan pembagian tanggung jawab antarinstansi.
“Ombudsman RI ingin mendorong solusi sistemik agar kejadian serupa tidak kembali terulang, terutama pada pengelolaan perlintasan sebidang yang selama ini masih menyisakan persoalan koordinasi dan pembagian tanggung jawab antarinstansi,” ujar Robert di Jakarta, Jumat (29/5/2026).
Kasus kecelakaan kereta di Bekasi Timur kembali memunculkan sorotan terhadap lemahnya sistem keselamatan transportasi rel di wilayah padat penduduk. Ombudsman menilai berbagai persoalan yang selama ini dianggap sepele justru berpotensi memicu korban massal jika tidak segera dibenahi.
Dalam kajiannya, Ombudsman memberikan perhatian besar pada aspek prakejadian atau pencegahan, termasuk kejelasan pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan palang pintu perlintasan kereta api. Selain itu, proses penanganan darurat saat kejadian dan evaluasi pascakecelakaan juga menjadi fokus utama.
Robert menegaskan regulasi terkait perkeretaapian sebenarnya sudah cukup lengkap. Namun, implementasi di lapangan dan sinkronisasi antarinstansi dinilai masih lemah sehingga berpotensi menimbulkan celah keselamatan.
“Ombudsman juga melihat pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keselamatan di perlintasan sebidang. Di sisi lain, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap perlintasan yang ada di wilayahnya,” katanya.
Selama dua pekan terakhir, Ombudsman telah melakukan pendalaman dengan sejumlah pihak, termasuk KAI Commuter, PT Kereta Api Indonesia, Jasa Marga, serta Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Ombudsman juga membuka kemungkinan meminta keterangan tambahan dari instansi lain terkait keselamatan perlintasan kereta.
Dalam proses pendalaman tersebut, Ombudsman menerima audiensi Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia, Deddy Herlambang, di Jakarta pada Rabu (20/5/2026).
Deddy menilai keselamatan perlintasan sebidang merupakan persoalan kompleks yang melibatkan banyak sektor, mulai dari transportasi, tata ruang wilayah, infrastruktur jalan hingga partisipasi masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga harus diperkuat agar kecelakaan serupa tidak terus berulang, terutama di kawasan perkotaan padat seperti Bekasi dan wilayah penyangga Jakarta lainnya.
Kajian Ombudsman ini diharapkan menjadi dasar lahirnya rekomendasi nasional terkait pembenahan sistem keselamatan perlintasan kereta api di Indonesia, termasuk penegasan tanggung jawab antarinstansi dan peningkatan perlindungan bagi masyarakat pengguna jalan.