Indonesiainside.id – Bupati Lebak Mochamad Hasbi Asyidiki mengungkapkan pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Desa Cimampang, Kecamatan Panggarangan, tengah dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di atas lahan seluas 8,8 hektare. Gedung tersebut ditargetkan selesai pada 2026.
“Kami berharap pembangunan Sekolah Rakyat itu bisa digunakan tahun 2026,” kata Hasbi saat peresmian Sekolah Rakyat 36 jenjang SD dan SMP di Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Selasa (30/9) kemarin.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak mendukung penuh program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Program itu sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang pengendalian kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 menunjukkan tren angka kemiskinan di Lebak menurun dari 111 ribu jiwa pada tahun sebelumnya menjadi 105 ribu jiwa. Namun, angka kemiskinan ekstrem masih cukup tinggi, yakni 17.094 jiwa.
Dengan kondisi tersebut, Pemkab Lebak memutuskan menghibahkan lahan 8,8 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. “Kami berharap Sekolah Rakyat, selain bisa mencetak sumber daya manusia, juga dapat memutuskan mata rantai kemiskinan di Lebak,” ujar Hasbi.
Ke depan, Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) akan berlokasi di BPMP Rangkasbitung, sementara Sekolah Rakyat Dasar (SRD) dan Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) yang kini masih menempati Gedung BLK Kecamatan Maja akan dipindahkan ke lokasi baru di Cimampang. Semua peserta didik, lanjut Hasbi, berasal dari keluarga desil 1 dan 2 atau kelompok rentan miskin dan miskin ekstrem sesuai data Kementerian Sosial.
Akademisi Universitas Latansa Mashiro (Unilam) Rangkasbitung, Mochamad Husen menilai keberadaan Sekolah Rakyat akan memberi dampak signifikan pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sekaligus memutus rantai kemiskinan.
“Karena itu, pemerintah daerah harus mendukung program Sekolah Rakyat, sehingga anak-anak dari keluarga miskin itu bisa melanjutkan pendidikan dengan baik,” ujarnya.
Menurut BPS 2024, IPM Lebak masih menjadi yang terendah di Provinsi Banten dengan 64,71 poin, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 75,00 poin. “Kami meyakini dengan adanya Sekolah Rakyat itu secara otomatis pencapaian IPM meningkat dan mampu memutuskan mata rantai kemiskinan,” kata Husen.