OJK Arahkan Bank Kesulitan Likuiditas Lakukan Mekanisme Antarbank

Indonesiainside.id, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas bisa melakukan mekanisme antarbank dengan bank Himbara (Himpunan Bank Milik negara). Hal ini karena bank Himbara mendapatkan likuiditas yang digelontorkan dari Kementerian Keuangan melalui Bank Indonesia (BI).

“Mekanisme dengan fasilitas BI dari pinjaman melalui Kementerian Keuangan, di mana mekanisme itu ditaruh sebagai deposito di bank Himbara sehingga Himbara bisa mengadakan likuiditas, ” ujar Ketua Komisioner OJK, Wimboh Santoso, di rapat dengar pendapat dengan DPR RI, Jakarta, Kamis (30/4).

“Apabila ada bank yang kurang likuiditas bisa ke bank Himbara, pakai dana dari Kementerian Keuangan itu,” tambah, Wimboh. Menurutnya, saat ini bank yang masuk dalam kategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) III dan IV, saat ini masih dalam kondis baik. Namun, bank di BUKU I mulai alami kesulitan.

Perlu diketahui, Bank BUKU I adalah kelompok bank dengan modal inti di bawah Rp 1 triliun, sementara BUKU III Rp 5-30 triliun, dan BUKU VI modal intinya di atas Rp 30 triliun.”Kala dilihat beberapa indikator likuiditas memang data agregat dana masyarakat sudah mulai turun terutama di BUKU I. Meski di BUKU VI dan III naik tapi BUKU I turun,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Sunarso, mengatakan bank BUMN membutuhkan dukungan karena penundaan pembayaran pokok akan mengakibatkan tidak diterimanya pembayaran dari nabasah pada bank. Artinya likuiditas bank akan berkurang.

Sedangkan untuk penundaan pembayaran bunga karena keringanan kredit, akan memberikan dampak pada penurunan pendapatan karena kemampuan menghasilkan laba berkurang. Ini berdampak pada setoran dividen. Selain penurunan pendapatan, juga bedampak pada likuiditas.

“Kalau ngomong kebutuhan likuditas ialah jumlah penundaan bunga maupun pokok. Kalau ke pendapatan hanya disebabkan penunadaan bayar bunga, maka bank Himbara butuh dukungan,” ujar Sunarso, di rapat kerja virtual dengan DPR RI, Jakarta, Kamis (30/4).(PS)

Tinggalkan Komentar