Indonesiainside.id – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) memperingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terhambat jika seluruh sektor tidak segera melakukan transisi energi. Saat ini, pasar domestik dan internasional semakin menuntut produk yang dihasilkan dengan emisi karbon (CO2) minimal.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin menyampaikan bahwa kegagalan dalam melakukan transisi energi berpotensi mengancam laju ekonomi Indonesia.
“Jika kita tidak melaksanakan transisi energi di berbagai sektor, ini akan mengancam progres dari pertumbuhan ekonomi kita sendiri. Karena saat ini market baik domestik dan tentunya juga internasional menginginkan energi yang lebih bersih,” ujar Rachmat dalam acara Road to Indonesia International Sustainability Forum (ISF) di Jakarta, dikutip ANTARA, Kamis (22/8).
Lebih lanjut, Rachmat menjelaskan bahwa produk Indonesia bisa kalah bersaing di pasar global jika tidak ramah lingkungan, terutama karena potensi penerapan hambatan perdagangan seperti pajak karbon (carbon tax) pada produk-produk yang tidak memenuhi standar rendah emisi. “Bisa jadi nanti barang-barang kita akan kena carbon tax,” tambahnya.
Menurut Rachmat, mencapai nol emisi karbon (Net Zero Emissions/NZE) tidak hanya penting untuk lingkungan, tetapi juga krusial untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Untuk mendukung transisi energi berkelanjutan, Indonesia harus mengurangi penggunaan energi fosil untuk pembangkit listrik, mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di sektor transportasi, serta mengurangi penggunaan batu bara dalam industri.
“Jadi hal-hal ini jika kita bisa solved, kita sudah 75 persen dalam menyelesaikan perjalanan kita,” kata dia.
Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi karbon dalam Enhanced-Nationally Determined Contribution (E-NDC), dengan rencana penurunan emisi dari 29 persen atau 835 juta ton CO2 menjadi 32 persen atau 912 juta ton CO2 pada tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah merencanakan produksi listrik sebesar 708 gigawatt, di mana 96 persen akan berasal dari energi terbarukan dan sisanya 4 persen dari tenaga nuklir.
Pemerintah memperkirakan investasi sebesar USD1,108 miliar diperlukan untuk pembangunan pembangkit listrik dan infrastruktur transmisi, dengan tambahan investasi sebesar USD28,5 miliar hingga tahun 2060. Transisi energi ini diharapkan dapat memastikan Indonesia tetap kompetitif di pasar global sambil memenuhi komitmen lingkungan internasional.