Indonesiainside.id – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk membatalkan seluruh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) setelah menyatakan pasal utama dalam aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi.
“Permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pada Senin (29/9).
Dengan adanya putusan ini, pekerja tidak lagi diwajibkan menjadi peserta Tapera, kewajiban yang sebelumnya menuai polemik sepanjang 2024.
Meski begitu, untuk mencegah kekosongan hukum, UU Tapera masih tetap berlaku selama dua tahun ke depan. Masa transisi ini diberikan agar pemerintah dan pembentuk undang-undang dapat menyusun ulang mekanisme pendanaan serta sistem pembiayaan perumahan.
MK juga menegaskan, selama periode dua tahun tersebut, aturan yang sudah berjalan, termasuk kewajiban iuran bagi ASN, TNI, dan Polri, masih tetap berlaku.
Batas waktu ini dimaksudkan agar pemerintah dapat merancang kembali sistem pembiayaan perumahan yang tidak menimbulkan beban berlebihan bagi pekerja, pemberi kerja, maupun pekerja mandiri.
Putusan tersebut mengabulkan gugatan yang diajukan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) terkait uji materi Pasal 7 Ayat (1) UU Tapera, yang mewajibkan setiap pekerja maupun pekerja mandiri dengan penghasilan minimal setara upah minimum menjadi peserta program.
Gugatan KSBSI merupakan bagian dari tiga perkara serupa yang diajukan oleh 12 serikat buruh, yang menuntut agar kata “wajib” dihapus dari aturan tersebut.
Serikat pekerja menilai iuran sebesar 3 persen—dengan rincian 2,5 persen ditanggung pekerja dan 0,5 persen ditanggung pemberi kerja—sebagaimana diatur dalam peraturan turunan UU Tapera, justru menambah beban bagi mereka.
(Nto/Ant)