Indonesiainside.id, Jakarta – Penetepan Peraturan Presiden (Perpres) No. 75 Tahun 2019 yang berisi kenaikan iuran BPJS Kesehatan membuat para peserta mandiri lebih memilih turun kelas. Banyak peserta BPJS Kesehatan golongan mandiri yang dari kelas satu, turun ke kelas dua serta peserta kelas dua, turun ke kelas tiga karena pendapatan yang tidak mencukupi.
“Pindah kelas itu adalah hak. Apalagi sekarang terjadi penurunan ekonomi dan neraca perdagangan. Namun, pemerintah masih mengandalkan kenaikan ini untuk menutupi defisit,” ujar Agung Pambudhi, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN sekaligus anggota APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) di Jakarta pada Sabtu (2/11).
Agung mengatakan, “Kenaikan itu terjadi karena asumsi perhitungan, bahwa kalau dinaikkan bisa menutup defisit. Pemerintah juga tidak tau kalau bakal terjadi penurunan kelas itu.”
Menurut Agung, senjata pemerintah untuk menutupi defisit hanya ada dua. Hal itu ialah dengan cara menyuntik dana atau menaikkan iuran. “Kalau suntik dana tidak bisa. Mau tidak mau harus menaikkan iuran,” tambah Agung. (PS)