Indonesiainaide.id — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), KH Maman Imanulhaq, mengingatkan Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, agar berhati-hati dalam mengelola dana wakaf umat melalui instrumen pasar modal atau Bursa Efek Indonesia (BEI).
Maman menilai, dana wakaf memiliki karakter yang berbeda dengan dana komersial pada umumnya. Selain harus dikelola secara produktif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat, pengelolaan wakaf juga harus menjunjung prinsip kehati-hatian, kepastian syariah, serta menjaga kepercayaan masyarakat yang telah mewakafkan hartanya.
“Dana wakaf itu amanah umat. Jangan sampai karena ingin mengejar imbal hasil yang besar, kita justru memilih instrumen yang menimbulkan keraguan dari sisi syariah. Kalau ada kecenderungan spekulasi yang berlebihan, menurut saya harus dihindari,” kata Maman di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Anggota Dewan Syuro DPP PKB tersebut menegaskan, kritiknya bukan berarti menolak inovasi dalam pengelolaan wakaf. Menurut dia, dana wakaf justru perlu dikelola secara profesional dan produktif agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Namun, produktivitas wakaf, kata Maman, tidak boleh dimaknai sebagai keberanian mengambil risiko sebesar-besarnya demi mengejar keuntungan.
“Prinsipnya bukan anti-investasi. Wakaf harus produktif. Tetapi produktif tidak berarti harus mengambil risiko sebesar-besarnya. Masih banyak pilihan instrumen dan model pengelolaan yang lebih aman, lebih transparan, dan lebih jauh dari perkara syubhat,” ujarnya.
Maman meminta Kementerian Agama tidak terburu-buru menetapkan skema pengelolaan dana wakaf, terlebih jika dana tersebut berasal dari masyarakat dan memiliki konsekuensi keagamaan yang kuat.
Ia mendorong agar setiap kebijakan terkait investasi dana wakaf terlebih dahulu dikaji secara komprehensif dengan melibatkan ulama, ahli fikih muamalah, ekonom syariah, praktisi wakaf, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta lembaga terkait lainnya.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, transparansi, dan perlindungan terhadap dana umat.
“Kalau memang ada skema investasi yang memenuhi prinsip syariah, risikonya terukur, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi umat, tentu bisa dikaji. Tetapi jangan memaksakan satu model hanya karena terlihat menjanjikan secara finansial. Dana wakaf bukan uang spekulasi,” tegasnya.
Maman mengingatkan bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama dalam pengelolaan wakaf. Menurutnya, apabila masyarakat mulai merasa dana wakaf dikelola tanpa kehati-hatian atau tidak sejalan dengan prinsip syariah, kepercayaan tersebut dapat tergerus.
“Jangan sampai kita mengejar keuntungan finansial tetapi kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu kepercayaan umat. Wakaf harus menjadi sumber kebermanfaatan, bukan sumber kontroversi,” katanya.
Pengasuh Ponpes Al-Mizan Majalengka itu juga mendorong pemerintah mengembangkan berbagai alternatif pengelolaan wakaf produktif yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Beberapa di antaranya adalah pengembangan aset wakaf produktif, pembiayaan usaha mikro dan kecil berbasis wakaf, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga investasi pada instrumen syariah yang memiliki mekanisme pengawasan serta manajemen risiko yang jelas.
“Banyak cara untuk membuat wakaf produktif tanpa harus masuk ke wilayah yang menimbulkan keraguan. Negara harus hadir untuk memastikan dana wakaf berkembang, tetapi sekaligus menjaga agar amanah tersebut tetap berada dalam koridor syariah dan kepentingan umat,” pungkas Maman.