Indonesiainside.id – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa konsumen memiliki hak penuh untuk memperoleh informasi secara mendalam sebelum membeli rumah. Pernyataan ini disampaikan menyusul masih banyaknya kasus proyek perumahan yang mangkrak dan merugikan masyarakat.
“Kita perlu mendidik masyarakat supaya kalau beli rumah, itu harus melakukan pengecekan secara lebih mendalam. Namanya hak konsumen, hak pembeli, dia harus diberikan pengetahuan informasi yang cukup terhadap barang yang mereka mau beli,” ujar Fahri Hamzah di Jakarta, Jumat (25/7).
Fahri menilai bahwa perlindungan terhadap konsumen harus dimulai dari edukasi publik, khususnya dalam memahami reputasi pengembang, kelengkapan dokumen, hingga estimasi waktu pembangunan rumah. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian masyarakat agar tidak menjadi korban dalam transaksi properti.
Terkait banyaknya proyek perumahan yang tidak selesai atau mangkrak, Fahri menjelaskan bahwa penyelesaian kasus seperti itu seharusnya dilakukan secara perdata melalui mekanisme hukum yang berlaku. “Kita mungkin bisa memfasilitasi, tapi konflik keperdataan itu terlalu luas dan banyak. Jadi itu wilayahnya ada, pengadilannya juga ada,” jelasnya.
Dalam upaya mengatasi persoalan backlog perumahan nasional yang mencapai 15 juta unit, Fahri juga menyampaikan gagasan pembentukan lembaga semacam Perum Bulog di sektor perumahan. Usulan ini telah disampaikan langsung kepada Menteri BUMN Erick Thohir.
“Saya tadi mengajukan usulan kepada Menteri BUMN Pak Erick untuk memikirkan berdirinya Bulog untuk perumahan ini,” kata Fahri.
Ia menjelaskan bahwa lembaga tersebut nantinya akan berperan sebagai offtaker, atau pembeli rumah subsidi dari perusahaan konstruksi milik negara maupun swasta yang membangun hunian sosial. Konsep ini meniru peran Bulog yang menyerap gabah dari petani dengan harga yang telah ditentukan pemerintah.
Menurut Fahri, kehadiran lembaga offtaker ini akan menciptakan sistem harga pembelian pemerintah (HPP) di sektor perumahan, yang dinilai bisa menurunkan harga jual rumah subsidi tanpa merugikan produsen. Skema ini juga diharapkan bisa menjamin keberlangsungan pembangunan rumah rakyat dan mempercepat pencapaian target perumahan nasional.