Indonesiainside.id – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) resmi menggelontorkan pendanaan riset dan pengembangan tahun 2026 senilai Rp1,7 triliun untuk 18.215 kegiatan di perguruan tinggi seluruh Indonesia.
Hal ini menandai dorongan kuat pemerintah agar riset tidak lagi berhenti di level akademik, tetapi mampu menjawab persoalan nyata di masyarakat.
Pendanaan ini disalurkan melalui sembilan program utama, mulai dari penelitian, pengabdian masyarakat, hilirisasi riset prioritas, hingga pengembangan inovasi seni dan kolaborasi internasional.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif para peneliti di berbagai kampus.
“Selamat kepada seluruh penerima. Ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi luar biasa dalam menyiapkan diri bersama tim, berkolaborasi dengan dosen dan peneliti untuk menyiapkan proposal, melaksanakan penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sehingga menghasilkan karya riset dan inovasi yang berdampak,” seru Menteri Brian, dikutip Jumat (10/4).
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar hasil riset benar-benar terimplementasi.
“Mari jadikan sains dan teknologi sebagai penggerak pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kita demi Indonesia yang mandiri dan berdaya saing,” imbuh dia.
Sejalan dengan kebijakan “Diktisaintek Berdampak”, pendanaan riset tahun ini difokuskan pada solusi konkret terhadap berbagai persoalan strategis nasional.
Mulai dari penanganan stunting, ketahanan pangan, kemandirian energi dan air, penurunan kasus tuberkulosis, hingga hilirisasi industri strategis seperti semikonduktor. Selain itu, riset juga diarahkan untuk mendukung rehabilitasi pascabencana di Sumatera, pengentasan kemiskinan, dan pengendalian sampah terpadu.
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Fauzan Adziman menegaskan bahwa desain pendanaan tahun ini memang diarahkan untuk mempercepat dampak nyata riset.
“Program ini diarahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis nasional, memperkuat ekosistem riset, serta mendorong percepatan hilirisasi hasil riset ke masyarakat dan industri. Pada saat yang sama, kolaborasi lintas perguruan tinggi, lembaga riset, dan pemangku kepentingan terus diperkuat agar pemanfaatan hasil riset dapat berlangsung lebih luas dan berdampak,” tegasnya.
Dari sisi alokasi, sektor kesehatan menjadi prioritas utama dengan porsi 27 persen, disusul ketahanan pangan 25 persen. Sementara itu, hilirisasi industri mendapat 16 persen, dan digitalisasi, termasuk kecerdasan buatan serta semikonduktor mencapai 15 persen.
Adapun sektor energi memperoleh 7 persen, manufaktur dan material maju 4 persen, maritim 4 persen, serta pertahanan 2 persen. Seluruhnya diperkuat oleh riset sosial humaniora sebagai fondasi lintas sektor.
Secara komposisi, 40 persen penerima berasal dari perguruan tinggi negeri dan PTN berbadan hukum, sedangkan 60 persen lainnya dari perguruan tinggi swasta yang tersebar di 38 provinsi.
Selain memperluas cakupan, pemerintah juga memperkuat tata kelola pendanaan, termasuk kebijakan alokasi honorarium peneliti hingga 25 persen mulai tahun anggaran 2026.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan implementasi berjalan lebih sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan.
Berbagai program unggulan juga menunjukkan skala besar intervensi, mulai dari lebih dari 13 ribu proposal riset yang didanai, ribuan program pengabdian masyarakat, hingga ratusan proyek hilirisasi dan pengujian prototipe.
Dengan arah kebijakan ini, Kemdiktisaintek ingin memastikan bahwa riset tidak hanya menghasilkan publikasi, tetapi benar-benar menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat dan industri.
Pada akhirnya, program ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam menjadikan sains dan teknologi sebagai fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan, sekaligus menjawab satu pertanyaan krusial: sejauh mana hasil riset benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.