Indonesiainside.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai mengusut dugaan kasus korupsi terkait penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di lokasi proyek pagar laut di Kabupaten Tangerang.
Proyek pagar laut bambu yang membentang sepanjang 30,16 kilometer ini kini menjadi sorotan setelah muncul indikasi penyimpangan dalam proses penerbitan sertifikat.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menyatakan bahwa pihaknya sedang mengumpulkan data dan keterangan awal terkait kasus ini. “Kami akan secara proaktif melakukan pengumpulan bahan data keterangan sesuai kewenangan kami,” ujar Harli pada Jumat (31/1/2025).
Meski demikian, Harli menegaskan bahwa proses yang dilakukan Kejagung saat ini masih bersifat pendahuluan dan belum masuk tahap penyidikan. “Kami belum mendalami seperti proses penyidikan. Saat ini, kami hanya fokus pada pengumpulan data dan keterangan,” jelasnya.
Harli juga menyebutkan bahwa Kejagung akan mendahulukan pemeriksaan oleh kementerian atau lembaga terkait. “Jika dalam pemeriksaan pendahuluan ditemukan indikasi tindak pidana, kami akan menindaklanjutinya. Misalnya, jika ada indikasi korupsi, suap, atau gratifikasi dalam proses penerbitan sertifikat, itu akan menjadi kewenangan kami,” tambahnya.
Sebagai bagian dari investigasi, Kejagung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah mengirimkan surat permintaan data kepada Kepala Desa Kohod. Surat tersebut meminta buku letter C Desa Kohod yang berisi informasi tentang kepemilikan hak di area pemasangan pagar laut.
“Surat yang beredar itu memang dari kami. Saya sudah mengonfirmasi hal ini kepada tim Pidsus,” kata Harli.
Proyek pagar laut bambu di Tangerang pertama kali diungkap oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, Eli Susiyanti. Pagar laut ini dibangun sebagai upaya untuk melindungi wilayah pesisir dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Namun, proyek ini kini menuai kontroversi setelah muncul dugaan penyimpangan dalam proses penerbitan sertifikat SHGB dan SHM.
Masyarakat setempat berharap agar kasus ini diselidiki secara transparan dan tuntas.
“Kami berharap Kejagung dapat mengungkap kebenaran di balik kasus ini. Jika ada pihak yang terbukti bersalah, harus diproses sesuai hukum,” ujar seorang warga Tangerang yang enggan disebutkan namanya.
Dengan langkah awal yang telah diambil, Kejagung menunjukkan komitmennya untuk menindaklanjuti dugaan korupsi di sektor publik. Hasil investigasi ini diharapkan dapat memberikan keadilan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum di Indonesia.
(Nto/Ant)