Oleh: Nurcholis
Indonesiainside.id, London-Seorang aktivis hak azasi manusia (HAM) asal Kanada, William (Bailey) Wiley, dikabarkan telah mengumpulkan sekitar 800.000 dokumen yang menunjukkan keterlibatan Presiden Suriah Bashar Al-Assad dalam kejahatan perangnya.
Dokumen-dokumen tersebut disimpan di gudang yang dijaga dengan baik di sebuah negara Eropa.
Menurut surat kabar Israel Haaretz –sebagaimana dilansir Middle East Monitor– dokumen yang dia kumpulkan ini terdiri dari menit dengar pendapat dan perintah militer secara langsung dikeluarkan oleh Al-Assad, yang telah dikumpulkan selama enam tahun terakhir, dengan bantuan lebih dari 40 aktivis Lapangan dari zona pertempuran di Suriah.
William Bailey, yang mengelola koleksi dokumen ini, berharap bahwa Bashar Al-Assad suatu hari akan dibawa sebelum pengadilan internasional atas kejahatan perang.
Menurut surat kabar tersebut, dokumen-dokumen itu terdiri dari berita acara pemeriksaan dan perintah militer yang dikeluarkan langsung oleh Assad.
Dokumen-dokumen itu dikumpulkan selama enam tahun terakhir, dengan bantuan lebih dari 40 aktivis lapangan di zona-zona pertempuran di Suriah.
Haaretz menunjukkan bahwa pihaknya melakukan wawancara dengan Wiley melalui Skype. Ia mengatakan: “Bahan-bahan yang kami kumpulkan berisi cukup banyak kesaksian untuk mengadilinya beberapa kali. Ada bukti kuat tentang ia melakukan kejahatan perang.”
Dokumen-dokumen itu, tulis Haaretz disimpan di sebuah kota Eropa yang tidak disebutkan namanya karena khawatir dengan nyawa aktivis Kanada itu. Dokumen-dokumen itu termasuk foto-foto yang mendokumentasikan kekejaman rezim. Lebih dari 30.000 foto mengungkap kengerian perang di Suriah. Aktivis itu mengatakan kepada surat kabar Kanada The Globe and Mail bahwa: “itu adalah bagian dari berkas paling kuat dan terdokumentasi sejak persidangan Nuremberg.”
Di antara kejahatan Bashar lainnya, ia secara sistematis telah menyerang rumah sakit dan fasilitas kesehatan, menjadikannya sebagai target spesifik, bahkan setelah PBB berbagi koordinat GPS dari lokasi rumah sakit di Provinsi Idlib dengan Rusia dengan harapan naif untuk mencegah serangan semacam itu.
Tahun 2015, Prancis melakukan investigasi dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Bashar al-Assad, menyusul perang Suriah yang kala itu berlangsung selama empat tahun.
Investigasi yang dilakukan Kantor Kejaksaan Paris itu juga menyelidiki sejumlah kasus penyiksaan dan penculikan yang dilakukan oleh Rezim Assad atas sejumlah indikasi yang diterima dari Kementerian Luar Negeri Prancis kala itu.
Setahun berikutnya, 2016, mantan presiden Francois Hollande berusaha membuat penyidik Mahkamah Pidana Internasional (ICC) guna menyelidiki kejahatan perang pasukan pemerintah Suriah dan Rusia di Kota Aleppo.(CK)