IndonesiaInside.id – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan Pemohon mengenai pengujian materi Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
Zico Leonard Djagardo Simanjuntak selaku Pemohon mempersoalkan adanya syarat lain yang ditetapkan menteri keuangan yang harus dipenuhi untuk menjadi kuasa hukum di pengadilan pajak.
“Amar putusan, mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan pada Selasa (27/5/2025) di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.
Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dalam pertimbangan hukum Mahkamah menyebutkan, permohonan Pemohon secara substansi merupakan permohonan yang prematur. Sebab, permohonan Pemohon mendahului proses integrasi pengadilan pajak ke dalam one roof system sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman. Sistem ini meliputi administrasi peradilan maupun administrasi umum (organisasi, kelembagaan, dan keuangan) berada di bawah Mahkamah Agung (MA).
“Proses pengintegrasian ini dilakukan secara komprehensif, termasuk menyangkut pengaturan mengenai syarat untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak sebagai bagian dari administrasi peradilan pajak. Ini untuk memastikan representasi yang berkeadilan bagi para pencari keadilan (justiciabelen) dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan,” jelas Guntur.
Pemohon mendalilkan mengenai anggapan inkonstitusionalitas Pasal 34 ayat (3) UU 14/2002. Alasannya, norma tersebut memberikan pengecualian terhadap keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua tidak memerlukan persyaratan sebagaimana kuasa hukum atau advokat jika bertindak sebagai pendamping atau mewakili wajib pajak di Pengadilan Pajak.
Pemohon memaparkan, pasal yang diuji ini telah melanggar hak Pemohon untuk mengembangkan diri dan menimbulkan ketidakadilan, bersifat diskriminatif, serta merugikan advokat termasuk Pemohon. Pasalnya, advokat yang telah memenuhi seluruh persyaratan formal meliputi pendidikan, kelulusan ujian, dan pendaftaran pada organisasi advokat tidak mendapatkan keistimewaan sebagaimana hubungan keluarga yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 34 ayat (3) UU 14/2002.
Guntur menjelaskan, berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, terdapat pengecualian terhadap pengaturan syarat kuasa hukum dalam norma Pasal 34 ayat (3) UU 14/2002, persyaratan bagi pihak-pihak tertentu dapat dikesampingkan sebagai suatu pengecualian yang diperkenankan. Artinya, persyaratan tersebut tidak diberlakukan terhadap pihak-pihak yang diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UU 14/2002.
“Pengadilan Pajak dapat meminta klarifikasi mengenai kapasitas atau kompetensi kuasa hukum termasuk jika kuasa hukum adalah anggota keluarga untuk memastikan proses persidangan berjalan sesuai hukum,” pungkas Guntur. (nia)